Jakarta -
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengecam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Koordinator JPPI Ubaid Matraji menilai hal itu sebagai buah dari sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat feodalistik.
"Maraknya kasus ini membuktikan bahwa kampus masih menjadi zona nyaman bagi predator. Pangkal masalahnya bukan pada moralitas individu semata, melainkan pada sistem pendidikan yang masih feodalistik," kata Ubaid saat dihubungi, Minggu (19/4/2026).
"Kampus kita belum egaliter. Dosen atau Guru Besar dianggap sebagai "dewa" yang memegang kendali penuh atas nasib akademik mahasiswa seperti nilai, kelulusan, bimbingan. Hal ini menciptakan ruang transaksi gelap yang rentan disalahgunakan untuk pelecehan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam bulan ini ada empat kasus pelecehan seksual di kampus yang muncul di publik. Dua kasus berupa grup chat mesum yang berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dua kasus lainnya berupa kasus pelecehan seksual yang dilakukan guru besar Universitas Padjajaran terhadap mahasisiwi asing, serta kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen di Universitas Budi Luhur terhadap mahasisiwi.
Menurut Ubaid, maraknya kasus pelecehan di kampus juga akibat enggannya pimpinan kampus dalam memperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dukungan yang minim ini membuat Satgas PPKS seolah kehilangan taring dalam mengusut dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.
"Banyak Satgas PPKS di kampus tidak independen karena strukturnya masih di bawah birokrasi rektorat. Akibatnya, mereka seringkali ragu bertindak jika pelakunya adalah "orang kuat" atau pejabat kampus karena takut merusak reputasi institusi," jelas Ubaid.
JPPI juga menyoroti sikap kampus yang cenderung bermain aman dalam merespons kasus pelecehan seksual yang melibatkan civitas kampus. Pihak kampus, kata JPPI, sering mengedepankan jalur perdamaian dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual demi menjaga nama baik kampus.
"Kampus lebih sering sibuk mencuci tangan dan menjaga branding daripada melindungi korban. Alih-alih berpihak pada korban, kampus seringkali mendorong "jalan damai" demi nama baik almamater," katanya.
JPPI mendesak sejumlah perubahan dalam menekan angka pelecehan seksual di kampus. Pertama, harus adanya gerakan pendidikan adil gender sejak dini yang dimulai pada bangku sekolah dasar.
Ubaid mengatakan sekolah dan kampus harus mengintegrasikan perspektif gender dan etika digital ke dalam kurikulum untuk membongkar pola pikir patriarki yang melanggengkan pelecehan di ruang fisik maupun digital.
JPPI juga mendorong Kemendiktisaintek untuk melakukan audit berkala terhadap kinerja Satgas PPKS. Jika sebuah kampus terbukti menutupi kasus atau tidak menindak tegas pelaku, terutama guru besar dan dosen, lanjut Ubaid, maka akreditasi kampus tersebut harus diturunkan atau dicabut.
"Harus ada sanksi pemecatan dan pidana tanpa kompromi. Tidak boleh ada ruang mediasi untuk kekerasan seksual. Pelaku harus diberikan sanksi administratif tertinggi dan diproses secara pidana berdasarkan UU TPKS tanpa melihat jabatan akademisnya," pungkas Ubaid.
(ygs/dhn)
