Jakarta -
Islah Bahrawi menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini, atas laporan terhadapnya terkait ajakan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemeriksaan tersebut, Islah Bahrawi membantah tuduhan ajakan menggulingkan pemerintahan Prabowo.
"Hari ini Cak Islah, Islah Bahrawi, dan kami tim penasihat hukum datang untuk memenuhi undangan dari Polda Metro Jaya kaitan dengan laporan yang diajukan oleh beberapa pihak, kita nggak tahu siapa, namun Cak Islah dituduh melakukan penghasutan Pasal 246 KUHP," kata kuasa hukum Islah, Tegar Putuhena kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Sementara, Islah Bahrawi menyampaikan pernyataan yang ia sampaikan hingga berbuntut pelaporan itu adalah kritik yang selama ini tidak bisa disampaikan oleh semua pihak. Dia membantah adanya niat menghasut dalam pernyataannya itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mengamplifikasi suara-suara yang beredar di dalam masyarakat. Jadi, tidak ada niat menghasut apa pun. Kami hanya ingin menyambungkan lidah-lidah orang yang ketakutan," kata dia.
Islah mengaku tidak ada maksud untuk membangun kekerasan dalam pernyataannya itu. Dia mengaku perkataannya itu semata-mata kritikan untuk negara.
"Jadi, ya tujuan akhirnya adalah kita cinta negara ini. Kita sangat cinta negara ini. Itulah mengapa kami tidak pernah berhenti untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kami anggap bisa merugikan rakyat," imbuhnya.
Selain Islah Bahrawi, Saiful Mujani juga menjadi terlapor dalam laporan yang sama. Pelapor adalah Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut baru diterima pada Rabu (8/4) malam tadi.
"Iya benar, dilaporkan pada Rabu, 8 April 2026, sekira jam 21.30 WIB terkait Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," kata Budi Hermanto saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (9/4/2026).
Pasal 246 KUHP mengatur tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum. Bunyi pasal tersebut:
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan."
(wnv/mea)
