Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, sambil menerapkan kehati-hatian fiskal.
"Pemerintah menunjukkan optimisme yang cukup terukur. Target pertumbuhan tetap dijaga, tetapi asumsi makro yang digunakan juga mencerminkan kehati-hatian dalam membaca dinamika global," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026).
Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat investasi, konsumsi domestik, dan sektor produktif nasional. Sementara asumsi inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen dinilai mencerminkan upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Ia juga memandang asumsi nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS serta suku bunga SBN 10 tahun di level 6,5 hingga 7,3 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap volatilitas pasar keuangan internasional.
Meski demikian, Misbakhun menilai, khusus target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dibarengi penguatan sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.
Karena itu, ia menegaskan APBN 2027 harus diarahkan untuk memperkuat produktivitas nasional melalui belanja negara yang efektif, hilirisasi industri, dan dukungan terhadap sektor usaha domestik.
"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya kuat di angka makro, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat sektor usaha nasional," ujarnya.
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan target pertumbuhan ekonomi harus tetap ditopang ruang fiskal yang sehat di tengah tekanan global, terutama terkait harga energi dan volatilitas nilai tukar Rupiah.
Menurutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran US$70 hingga US$95 per barel menunjukkan pemerintah perlu menyiapkan APBN yang cukup fleksibel menghadapi gejolak geopolitik dan pasar energi dunia.
"Kalau harga minyak naik saat Rupiah tertekan, dampaknya bisa langsung terasa terhadap subsidi energi, biaya impor, dan inflasi domestik. Jadi disiplin fiskal harus benar-benar dijaga dengan kebijakan yang prudent dan eksekusi yang konsisten," tuturnya.
Sebagaimana diketahui,Presiden Prabowo Subiantotelah mengumumkan rancangan awal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk 2027 akan defisit rendah, yakni sekitar 1,8%-2,4% dari produk domestik bruto (PDB).
Postur fiskal yang dirancang untuk tahun depan ini mempertimbangkan target belanja negara yang efisien dan produktif dengan nilai sebesar 13,62%-14,8% PDB, sedangkan pendapatan negara dioptimalisasi sekitar 11,82%-12,40% PDB.
"Ini arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam RAPBN 2027," kata Prabowo saat pidato di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
