Jakarta -
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan capaian kerja penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dia mengatakan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menurun dalam rentan waktu 2024-2025.
Hal ini disampaikan Cak Imin saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat menteri yang diselenggarakan di gedung BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026). Dalam periode tersebut, Cak Imin menyebut angka kemiskinan ekstrem turun dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta.
"Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang," kata Cak Imin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin mengatakan capaian ini patut disyukuri. Meski begitu, dia menyebut negara masih punya pekerjaan rumah untuk mengentaskan sisa 2,2 juta masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem.
"Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang," tuturnya.
Dia menjelaskan, capaian penurunan kemiskinan ekstrem ini diperoleh berdasarkan hasil kerja bersama lintas kementerian lembaga dan badan. Sejumlah program dari kementerian lembaga dan badan turut serta membantu menekan angka kemiskinan ekstrem.
Menurut Cak Imin, sejumlah program yang ikut menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia salah satunya bantuan sosial yang telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Dia juga mengatakan sejauh ini sudah ada 2 juta orang yang terlibat dalam program Padat Karya dari Kemenko PM.
Pada sektor UMKM, Cak Imin mengatakan sudah ada 2 juta debitur baru yang telah mengakses permodalan. Kemudian ada 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi bekerja dengan baik.
Di sektor reformasi agraria, ada 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan. Begitu juga dengan hal infrastruktur dan layanan dasar, ada 99,4 persen kecamatan telah memiliki Puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah.
"10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota/kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih telah mendapatkan pelatihan. Program Prioritas Nasional (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat," jelas dia.
Sementara untuk sektor pendidikan, sudah ada 61,9 juta penduduk tersentuh terkait program pendidikan serta 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.
Cak Imin menyampaikan, dari berbagai upaya yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem ini, anggaran yang dikucurkan dari APBN senilai Rp 503,2 triliun dan APBD sebesar Rp 129 triliun.
"Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target. Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029," pungkasnya.
(kuf/ygs)
