Jakarta -
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah permanen. Kesiapan tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat lahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Salinan sertifikat lahan diserahkan langsung oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (24/8).
Penyerahan sertifikat tersebut menjadi tindak lanjut dari kunjungan Bupati Mamuju Tengah ke Kemensos pada Juli lalu untuk melaporkan proses peralihan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lahan yang sebelumnya dinilai kurang layak kemudian dipindahkan ke Desa Mamahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 8,85 hektare dan saat ini berupa lahan pertanian.
"Pak Bupati Mamuju Tengah menyerahkan sertifikat lahan, luasnya 8 hektare yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju Tengah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).
Dengan terbitnya sertifikat calon lahan Sekolah Rakyat, Agus Jabo berharap Kabupaten Mamuju Tengah dapat mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 yang ditargetkan berlangsung tahun ini.
"Kami berharap di tahun ini Mamuju Tengah bisa mengikuti pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3, supaya anak-anak kita yang ada di Mamuju Tengah, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bisa secepatnya mendapatkan pendidikan yang layak," tambahnya.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini juga menjadi salah satu langkah untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
"Seperti yang diharapkan Bapak Presiden, Sekolah Rakyat ini diharapkan bisa memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. Kita siapkan, kita gotong royong supaya kemiskinan bisa segera diatasi dan kita bisa menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur," ujarnya.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari persoalan kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat dikembangkan hingga jenjang pendidikan dasar agar intervensi terhadap anak-anak dari keluarga miskin dapat dilakukan sejak dini.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam konteks program tersebut, masih terdapat lebih dari juta anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tidak bersekolah.
Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat yang tersedia saat ini baru sekitar 43.000 siswa. Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah melakukan penambahan kapasitas, dari sebelumnya sekitar 1.000 siswa per sekolah menjadi hingga 2.500 siswa per sekolah.
Sementara itu, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras mengatakan sertifikat lahan yang diserahkan kepada Kemensos baru terbit pada 19 Agustus 2026. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, pihaknya langsung membawa sertifikat tersebut ke Kemensos sebagai bentuk tindak lanjut penyiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Terakhir proses sertifikatnya di tanggal 19 Agustus kemarin baru terbit, jadi sekarang kami bawa," pungkasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat dapat dipenuhi.
Penyerahan sertifikat lahan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Mamuju Tengah. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan proses verifikasi selesai, pembangunan sekolah tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta mendukung terwujudnya pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.
(prf/ega)
