Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta adanya badan khusus yang nantinya akan menangani berbagai masalah yang dihadapi kawasan industri. Sehingga masalah yang ada seperti perizinan hingga pasokan gas bisa teratasi.
"Kami berharap ada badan khusus yang langsung dieksekusi langsung oleh Menteri Perindustrian, adanya sebuah badan yang dibentuk Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) yang bisa ditingkatkan jadi pembina teknis jadi seperti BKPM," kata Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Umum Himpunan kawasan Industri (HKI) yang baru dilantik di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Adanya badan khusus itu diharapkan dapat menjadi pembina yang bisa memberikan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga badan ini bisa menarik lebih banyak investasi.
"HKI akan aktif mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim kondusif, kami ajak stakeholder mempercepat reformasi menciptakan ekosistem yang benar-benar pro investasi. Dengan itu bisa menjadikan kawasan industri motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan," sebut Ma'ruf.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun menjawab permintaan pengusaha tersebut.
"Badan khusus saya kira bagus tapi kita lihat dulu apakah cukup dengan PP, atau Perpres atau mungkin Undang-Undang, kita akan dorong," kata Agus.
Usulan itu bisa menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kawasan industri, sehingga harapannya bisa lebih terpusat.
"Sehingga itu bisa menjawab semua perizinan mengenai insentif soal gas dan lain sebagainya dalam regulasi itu supaya masalah yang disampaikan bapak ibu yg sudah dengar sejak 5 tahun lalu saya khawatir jadi masalah klasik bisa selesai dalam regulasi komprehensif," ujar Agus.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Investasi Rp300 T Raib Gegara Gas Murah Industri Tak Jelas
