Jakarta, CNBC Indonesia - Laut Indonesia kembali dibobol secara diam-diam. Kali ini, sebanyak 21 rumpon ilegal milik kapal asing asal Filipina berhasil diamankan oleh kapal patroli Orca 04 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam operasi di Samudera Pasifik, wilayah perairan Papua.
"Kapal kita Orca 04 ya melakukan operasi juga di wilayah di atas Papua ya, Samudera Pasifik, itu mengamankan 21 rumpon ilegal miliknya Filipina," ungkap Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Rumpon-rumpon tersebut dipasang secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717. Padahal, alat bantu penangkapan seperti ini dilarang keras jika dipasang tanpa izin dari KKP.
Menurut Pung, rumpon ini digunakan kapal asing untuk menjebak ikan agar terkonsentrasi di satu titik, memudahkan mereka menangkapnya sebelum ikan masuk ke perairan dalam Indonesia.
"Rumpon-rumpon ini yang seharusnya tidak terpasang di wilayah kita. Jadi kapal-kapal asing tersebut sengaja melakukan pemasangan (rumpon) ini untuk mengumpulkan ikan," jelasnya.
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)
Pung mengatakan, operasi ini dilakukan dengan penyelaman langsung oleh tim PSDKP tanpa bantuan tabung oksigen. Anggota penyelam bahkan harus turun ke dasar laut, memotong tali rumpon dengan gergaji manual demi menertibkan alat tangkap ilegal itu.
"Lihat itu anggota kita sampai di bawah air melakukan penyelaman, gergaji tali rumpon tersebut dengan upaya yang luar biasa. Ini kerjanya juga tidak main-main, tidak menggunakan tabung selam, oksigen ya," ujarnya.
Kehadiran rumpon ilegal ini bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tapi juga memukul nelayan lokal di Papua. Pung menjelaskan, nelayan setempat mengalami kesulitan menangkap ikan karena sumber daya laut mereka sudah dibendung oleh rumpon asing.
"Papua sendiri tidak bisa memperoleh ikan yang banyak ketika rumpon-rumpon ilegal itu ada di atasnya mereka. Dan diambil oleh kapal-kapal Filipina yang lebih besar," tegasnya.
Akibat operasi pencurian yang masif ini, kerugian negara yang berhasil dicegah PSDKP dari 21 rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 saja mencapai Rp16,8 miliar. Mengingat satu rumpon bisa menghasilkan 10 ton ikan setiap kali angkat, dan bisa digunakan setiap minggu, potensi kehilangan sumber daya laut sangat besar.
Sementara itu, jika ditotal penertiban rumpon sepanjang Juni 2025, PSDKP sudah menertibkan 44 rumpon ilegal dari dua wilayah perairan berbeda, yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 dan 717. Dengan potensi kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp35,2 miliar.
"Jumlah rumpon yang bisa kita tertibkan di bulan ini 44 rumpon. Jadi lumayan banyak juga, dan ini terus kami lakukan operasi selanjutnya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Pung menegaskan bahwa operasi ini bukan hanya tindakan penegakan hukum, tapi bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut. Ia juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk turut serta melaporkan keberadaan rumpon ilegal.
"Inilah yang kita coba tertibkan dan masih ada beberapa rumpon lagi yang nanti akan kita kembali ke sana lagi," pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Trenggono Punya Teknologi Canggih yang Bikin Maling di Laut RI Ciut
