Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan persoalan rembesan gula rafinasi yang terus berulang setiap tahun. Gula untuk industri itu ditengarai bocor ke pasar dan merusak pasar gula nasional.
Hal itu disampaikan Andre dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian pada Rabu (8/4/2026). Serta rapat dengar pendapat dengan COO Danantara Dony Oskaria, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik hingga jajaran BUMN sektor gula dan pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andre, persoalan rembesan gula rafinasi tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa keputusan konkret. Karena itu, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah sepakat menyiapkan langkah strategis dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Impor Gula.
"Supaya mencegah gula rafinasi ini rembes terus, saya rasa Komisi VI akan mengambil keputusan tegas dalam kesimpulan hari ini," kata Andre.
Andre menjelaskan panja tersebut akan memperkuat fungsi kontrol terhadap tata kelola impor gula nasional. Selain itu, Komisi VI DPR juga akan memberi dukungan penuh kepada pemerintah untuk menugaskan BUMN melakukan impor gula rafinasi secara terkontrol agar kebocoran distribusi bisa dihentikan.
"Ada dua keputusan. Pertama pembentukan Panja Pengawasan Impor Gula. Kedua, kita mendukung sepenuhnya pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk melakukan impor gula rafinasi supaya tidak ada rembesan. Ini masalahnya kan rembesan," jelas Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.
Andre Rosiade menegaskan persoalan gula rafinasi merupakan masalah tahunan yang terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Ia meminta seluruh pihak berhenti memperpanjang polemik dan fokus pada langkah konkret penyelesaian.
"Supaya rapat ini produktif dan kita bisa mengambil keputusan, jangan lagi bertele-tele masalah gula rafinasi. Itu tiap tahun kita hadapi dan yang untung itu-itu juga," ujar legislator asal Sumatera Barat tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi telah menimbulkan distorsi pasar dan merugikan industri gula nasional, termasuk BUMN gula. Ia menyebut temuan rembesan gula rafinasi terjadi di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, di mana gula rafinasi masuk ke pasar sebagai gula konsumsi (white sugar).
"Nah gara-gara yang tadi, rembesan gula rafinasi bisa keluar. Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya. Rembesan dari gula rafinasi tetapi dimasukkan ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini membahayakan," jelas Amran.
Selain itu, Amran juga menyoroti anjloknya harga molase atau tetes tebu dari sekitar Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per liter. Kondisi tersebut semakin menekan kinerja BUMN gula, termasuk PTPN dan Sugar Co.
"Jadi harusnya semua gula PTPN laku, tetapi tidak bisa laku. Kenapa? Ada rembesan gula rafinasi. Sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan larangan terbatas (lartas) dan itu sudah terbit," ujarnya.
Senada dengan itu, COO Danantara Dony Oskaria mengungkapkan maraknya gula rafinasi atau gula industri yang merembes ke pasar menjadi salah satu penyebab utama kerugian perusahaan. Ia menyebut kerugian tersebut dipicu importasi gula rafinasi yang tidak terkontrol sehingga menekan harga gula produksi dalam negeri.
"Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol," kata Dony.
Pembentukan Panja Pengawasan Impor Gula serta penugasan BUMN dalam impor gula rafinasi diharapkan menjadi langkah strategis untuk menertibkan tata niaga gula nasional, melindungi industri gula domestik, serta memastikan distribusi gula lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(azh/dhn)
