Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) memaksimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Malem di Kabupaten Karo.
"Nah, kemudian pemerintah daerah mau tidak mau harus inovatif. Harus inovatif untuk mencari sumber pendanaan alternatif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026). Hal tersebut disampaikan Bima saat rapat dengan Bupati Karo dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Kantor Bupati Karo, Sumatera Utara, Kamis (5/2).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bima menjelaskan bahwa mayoritas Pemda di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan pembiayaan kreatif seperti KPBU yang dinilai lebih efektif daripada hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau CSR konvensional. Menurutnya, KPBU merupakan bentuk nyata co-creation ketika pemerintah dan swasta bersama-sama menciptakan nilai tambah, bukan sekadar menjadi mitra pelengkap.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti tantangan utama pelaksanaan KPBU, mulai dari kerumitan proses, kapasitas SDM, hingga komitmen politik.
Ia turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati Antonius Ginting yang dinilai menunjukkan komitmen politik kuat bersama DPRD untuk merealisasikan proyek peningkatan layanan air bersih.
"Dari kompetensi politik, saya lihat Pak Bupati kompetensinya kuat," puji Bima.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi proses ini agar dapat berjalan sesuai regulasi serta target yang ditetapkan.
Ia menekankan bahwa penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan syarat utama untuk memanfaatkan bonus demografi sekaligus membawa Indonesia menuju visi negara maju.
"Jadi, infrastruktur itu penting sekali. Basic needs itu penting sekali. penting," tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Karo, Antonius Ginting bersama Wakil Bupati Komando Tarigan, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo, serta sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan lembaga penjaminan.
Simak juga Video 'Mendes PDT Sebut 20% Anggaran Dana Desa untuk Ketahanan Pangan':
(akd/akd)
