Bekasi -
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi berpotensi menyelesaikan sekitar 22,5% permasalahan sampah di Indonesia.
Menurutnya, PSEL menjadi salah satu solusi untuk menangani timbulan sampah dalam skala besar, khususnya di wilayah perkotaan dan metropolitan.
Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara Peresmian Pembangunan PSEL Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar).
"Yang kita bicarakan hari ini itu baru 22%. Jadi kalau selesai semua yang dikerjakan oleh Pandu (CIO Danantara) dan kawan-kawan, itu baru 22%," ujar Zulhas, dalam sambutannya, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya dengar sampai tahun depan bisa 15%. Kalau 15% itu sudah luar biasa, excellent, sudah bagus sekali," sambungnya.
Zulhas mengatakan pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengurangi beban sampah. Selain PSEL, pemerintah juga menyiapkan teknologi lain seperti pirolisis dan refuse derived fuel (RDF).
"Kalau kita bisa menyelesaikan 15%, pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tapi kalau ini selesai, ada 24% atau sampai 40%, itu baru 22%. Ada lagi pirolisis tadi," kata Zulhas.
Diketahui, pemerintah memproyeksikan timbulan sampah Indonesia pada 2029 mencapai sekitar 146.780 ton per hari. Untuk mengantisipasi volume tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah pilihan teknologi pengolahan sampah berdasarkan karakteristik dan kapasitas wilayah.
Pilihan teknologi tersebut mencakup pengolahan sampah organik dari sumber di tingkat desa atau komunitas, TPS-3R dan bank sampah induk, TPST berbasis RDF, TPST non-RDF dengan teknologi pirolisis, serta PSEL.
Pengolahan organik dari sumber di tingkat desa atau komunitas, misalnya melalui biodigester, teba, dan komposter, diproyeksikan memiliki porsi sekitar 12,4%.
Sementara itu, pengelolaan melalui TPS-3R dan Bank Sampah Induk dengan skala komunal diproyeksikan mencakup 19,8%. Skema ini mengedepankan material recovery melalui fasilitas seperti TPS-3R dan TPST.
Selanjutnya, TPST berbasis RDF di wilayah yang berdekatan dengan industri semen memiliki potensi sekitar 25,3%. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan di daerah yang memiliki akses terhadap pabrik semen, yang saat ini berjumlah sekitar 23 pabrik di Indonesia.
Adapun TPST non-RDF dengan teknologi pirolisis di tingkat perkotaan memiliki potensi sekitar 20%. Selain pirolisis, kategori ini mencakup teknologi lain seperti biogas, pengomposan skala besar, dan material recovery facility.
Untuk PSEL, teknologi tersebut diarahkan bagi kota atau kabupaten dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari, baik dikelola sendiri maupun melalui skema aglomerasi.
Di samping itu, Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI.
"Jadi kalau TNI mau ikut, alhamdulillah, kita kasih karpet biru. Cepat, segera. Kita terima kasih," ujar Zulhas.
Zulhas juga mengapresiasi dukungan TNI dalam berbagai program pemerintah, termasuk bidang pangan dan pembangunan infrastruktur.
"Bapak bantu, Bapak dukung, pangan juga didukung oleh TNI dan lain-lain. Termasuk jembatan, termasuk sungai, air bersih, dan sebagainya. Terima kasih banyak," kata Zulhas.
Menurut Zulhas, penyelesaian persoalan sampah juga membutuhkan keterlibatan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Ia mencontohkan kegiatan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari LSM, pelajar, RT/RW hingga pemerintah kecamatan.
"Kalau kita kerja sama seperti itu, Insyaallah Pak, 2029, 70-75% bisa kita selesaikan sampah ini," tutur Zulhas.
Zulhas optimistis persoalan sampah yang telah berlangsung selama puluhan tahun dapat ditangani dalam beberapa tahun ke depan apabila seluruh pihak bekerja sama.
"Saya yakin, asal bisa kerja sama dengan semua pihak. Sekali lagi, itulah tugas kami mengawal perintah Bapak Presiden ini agar ini bisa sukses dan berhasil," kata Zulhas.
Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, yang menjadi tonggak baru dalam pengembangan pengelolaan sampah skala besar di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir menyampaikan peresmian ini merupakan lanjutan dari proyek yang sebelumnya telah diresmikan pertama kali di Denpasar, Bali.
"Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 70% timbunan sampah terolah di Kota Bekasi. Pada agenda hari ini," kata Pandu.
Pandu menyampaikan PSEL ini akan memberikan dampak nyata terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan memberdayakan ekonomi lokal dengan mengacu pada standar lingkungan European Industrial Emissions Directive.
Fasilitas ini ditargetkan mampu menurunkan emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton setara CO2 per tahun.
"Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi," ujarnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri CIO BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir, Kepala Staf Angkatan Darat TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
(akd/ega)
