Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
29 June 2026 16:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Dominasi dolar Amerika Serikat (AS) selama ini memberi kekuatan besar bagi Washington dalam mengawasi transaksi bisnis di penjuru dunia.
Seperti diketahui, sebagian besar transaksi internasional yang menggunakan dolar harus melewati bank-bank milik Negeri Paman Sam. Dari sanalah AS bisa memantau aliran uang, menekan negara tertentu hingga memutus akses mereka terhadap transaksi dengan dolar lewat penerapan sanksi.
Kekuatan ini yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu senjata utama AS. Ketika sebuah negara, perusahaan, atau individu masuk daftar sanksi, akses mereka ke sistem keuangan berbasis dolar bisa terganggu. Dampaknya besar, karena dolar masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan pembiayaan global.
Namun, kekuatan tersebut kini mulai mendapat tantangan. Sejumlah negara yang berseberangan dengan AS mulai mencari jalan pintas agar transaksi mereka tidak selalu melewati sistem keuangan yang dipimpin Washington.
Salah satunya yang semakin banyak digunakan adalah sistem keuangan China dan mata uang yuan.
Bagi negara seperti Iran, penggunaan yuan menjadi cara untuk tetap menjalankan bisnis meskipun berada di bawah tekanan sanksi berat oleh AS. Dengan memakai mata uang China dan jaringan pembayaran di luar sistem perbankan AS, Iran bisa mengurangi risiko transaksi mereka dipantau atau diblokir oleh otoritas AS.
Yuan Mulai Jadi Alternatif Sistem Dolar
China sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang membangun jalur alternatif untuk transaksi lintas negara. Salah satunya adalah Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Sistem ini diluncurkan China pada 2015 dan digunakan untuk memproses pembayaran lintas negara berbasis yuan.
CIPS sering disebut sebagai salah satu alternatif dari sistem pembayaran global yang selama ini banyak digunakan bank-bank dunia. Meski skalanya belum sebesar sistem keuangan Barat, kehadiran CIPS membuat transaksi internasional berbasis yuan menjadi lebih mudah.
Selain itu, China juga mendorong penggunaan platform pembayaran baru berbasis teknologi blockchain dan mata uang digital bank sentral. Lewat sistem seperti ini, transaksi antarbank sentral bisa dilakukan tanpa harus melewati lembaga keuangan AS.
Langkah-langkah tersebut membuat negara lain semakin mudah berdagang dan berinvestasi menggunakan yuan, tanpa harus selalu bergantung pada dolar AS.
"Selama bertahun-tahun, banyak negara menginginkan alternatif dari sistem dolar," kata Alisha Chhangani dari Atlantic Council dikutip dari Wall Street Journal.
Menurutnya, persiapan panjang China membuat teknologi pembayaran alternatif kini bisa digunakan dalam skala yang lebih besar. Artinya, jalur di luar dolar AS tidak lagi sekadar wacana, tetapi mulai menjadi pilihan yang lebih nyata bagi banyak negara.
Bagi China, kondisi ini menjadi peluang. Selama bertahun-tahun, banyak negara sebenarnya ingin punya pilihan lain di luar dolar AS. Namun, alternatif tersebut sulit berkembang karena dolar terlalu dominan, pasar keuangan AS sangat dalam, dan jaringan pembayaran global masih sangat bergantung pada sistem Barat.
Kini, China mencoba mengisi celah tersebut. Beijing membangun infrastruktur pembayaran, memperluas penggunaan yuan, dan menawarkan jalur transaksi yang tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh AS.
Iran Pakai Yuan untuk Jualan Minyak
Iran menjadi salah satu contoh paling jelas dari perubahan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan yuan membantu Teheran tetap mendapatkan pemasukan besar, terutama dari penjualan minyak ke China.
Meski sanksi AS terhadap Iran cukup ketat, ekspor minyak Iran ke China tetap berjalan. China menjadi pembeli utama minyak mentah Iran, dengan sebagian besar pembayaran dilakukan menggunakan mata uang yuan.
Namun, caranya tidak sesederhana China membayar yuan langsung ke Iran. Dalam banyak kasus, pembayaran dari pembeli minyak China tidak langsung dikirim ke Teheran. Dana tersebut bisa disimpan di pihak tertentu, lalu dipakai untuk membayar kontraktor China yang mengerjakan proyek di Iran.
Proyek tersebut bisa berupa pembangunan bandara, kilang minyak, atau infrastruktur lain. Dengan skema seperti ini, Iran tetap bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari penjualan minyak, meskipun uangnya tidak selalu masuk dalam bentuk transfer langsung ke rekening pemerintah Iran.
Dalam skema lain, pembayaran dari perusahaan penyulingan minyak China bisa mengalir ke pihak perantara, lalu digunakan untuk membayar eksportir China. Barang-barang seperti suku cadang kendaraan atau produk industri kemudian dikirim ke Iran.
Dengan cara ini, hasil penjualan minyak Iran tetap bisa berubah menjadi barang, jasa, dan proyek pembangunan yang dibutuhkan negara tersebut.
Di sinilah sistem keuangan China memainkan peran penting. Sebagian aliran dana dari perdagangan minyak Iran disebut banyak melewati jalur pembayaran berbasis yuan, termasuk CIPS.
Volume transaksi melalui CIPS juga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, nilai pembayaran lintas negara berbasis yuan yang diproses lewat CIPS mencapai RMB175 triliun, naik 43% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan itu berlanjut pada 2025. Berdasarkan data CIPS, annual business volume sistem pembayaran tersebut mencapai RMB180 triliun. Jaringannya juga semakin luas, dengan 194 direct participants dan 1.597 indirect participants per 25 Juni 2026.
Peningkatan transaksi melalui CIPS juga terlihat di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan transaksi langsung rupiah-renminbi melalui CIPS sejak 1 Juni 2026 telah mencapai 3 miliar yuan atau setara US$443 juta. Pertumbuhan ini cukup pesat.
Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono mengatakan nilai transaksi melalui CIPS melonjak lebih dari 200% hanya dalam sepekan.
"Mengenai CIPS dari total transaksi dari 1 Juni total transaksi 3 miliar yuan atau setara US$443 juta. Ini peningkatan sangat baik. Minggu lalu ke minggu ini naik lebih dari 200%," ujar Thomas dalam konferensi pers secara daring, Kamis (18/6/2026).
Langkah ini juga sejalan dengan penguatan kerja sama transaksi bilateral antara Indonesia dan China melalui skema Local Currency Transaction (LCT).
Meski begitu, bukan berarti China ingin langsung menggantikan dolar AS. Yuan masih jauh dari posisi dolar dalam sistem keuangan global. Dolar tetap digunakan dalam sebagian besar pembiayaan perdagangan dunia dan masih menjadi mata uang cadangan utama banyak bank sentral.
Data International Monetary Fund (IMF) dalam laporan Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) menunjukkan pangsa cadangan devisa global yang berdenominasi dolar AS turun menjadi 56,77% pada kuartal IV-2025, lebih rendah dibandingkan 56,93% pada kuartal III-2025.
Sementara itu, pangsa yuan China naik tipis ke 1,95% pada kuartal IV-2025 dari 1,92% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan yuan memang mulai mendapat tempat dalam cadangan devisa global, tetapi posisinya masih sangat jauh dari dolar AS dan belum mendekati level yang dulu sempat diharapkan bisa menjadi pesaing utama greenback.
China juga memiliki keterbatasan besar. Agar yuan benar-benar bisa menyaingi dolar AS, Beijing harus membuka kontrol modal dan membiarkan nilai tukarnya bergerak lebih bebas. Langkah itu berisiko memicu arus modal keluar dan mengguncang stabilitas keuangan domestik China.
Karena itu, target Beijing tampaknya bukan menjadikan yuan sebagai pengganti dolar secara penuh. Strateginya lebih realistis, yakni membangun koridor perdagangan tertentu yang bisa berjalan di luar pengaruh AS.
Koridor ini penting bagi China dan negara-negara mitranya. Bagi Iran, jalur yuan membantu menjaga pemasukan dari minyak. Bagi Rusia, sistem alternatif juga berguna setelah negara itu terkena banyak sanksi Barat. Bagi China sendiri, jalur ini bisa menjadi tameng jika suatu saat Beijing menghadapi tekanan ekonomi besar dari AS, termasuk dalam skenario ketegangan terkait Taiwan.
China tidak perlu membuat yuan mengalahkan dolar dalam waktu dekat. Cukup dengan menyediakan jalur alternatif yang bisa dipakai negara-negara seperti Iran, Beijing sudah ikut mengurangi sebagian kekuatan AS dalam mengontrol sistem keuangan dunia.
Namun Pemerintah China Membantah
China secara resmi tidak mengakui membantu Iran dalam menghindari sanksi AS. Beijing biasanya menyatakan kerja samanya dengan negara lain dilakukan sesuai hukum internasional dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan "tidak mengetahui situasi tersebut" terkait perdagangan minyak antara China dan Iran. Beijing juga menegaskan hubungan kedua negara "selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional".
China menambahkan bahwa kerja samanya dengan berbagai negara, termasuk Rusia, dilakukan berdasarkan "prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan".
Namun, di sisi lain, banyak pihak di Barat menilai perdagangan minyak Iran ke China kerap disamarkan. Asal minyak bisa dibuat tidak terlalu jelas agar Beijing tetap punya ruang untuk membantah tuduhan membantu Iran menghindari sanksi.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi AS. Jika Washington ingin benar-benar menekan kemampuan Iran menghindari sanksi, maka perhatian tidak bisa hanya diarahkan ke Teheran. Jalur keuangan dan perdagangan yang melibatkan China juga menjadi bagian penting dari persoalan tersebut.
"Jika Amerika Serikat ingin benar-benar keras memerangi penghindaran sanksi Iran, mereka harus melihat ke China," kata Max Meizlish dari Foundation for Defense of Democracies.
Pada akhirnya, penggunaan yuan oleh Iran menunjukkan perubahan besar dalam sistem keuangan global. Dolar AS memang masih sangat dominan. Namun, negara-negara yang terkena tekanan Washington kini punya semakin banyak banyak opsi ataupun cara untuk mencari jalan keluar.
Inilah yang membuat perang mata uang global tidak lagi sekadar soal siapa yang menjadi nomor satu. Persaingannya kini juga soal siapa yang bisa menyediakan jalur pembayaran, pembiayaan, dan perdagangan yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan dunia pada dolar AS.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw)
Add
as a preferred
source on Google
