Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Belakangan ini, kritik masyarakat terhadap pembangunan daerah semakin sering muncul di ruang publik. Media sosial dipenuhi keluhan mengenai jalan yang cepat rusak, proyek infrastruktur yang dinilai tidak tepat sasaran, pelayanan publik yang belum optimal, hingga berbagai program pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Kritik tersebut sesungguhnya merupakan hal yang positif dalam sistem desentralisasi fiskal. Desentralisasi tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dan pembangunan, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi arah pembangunan di daerahnya masing-masing.
Semakin tinggi perhatian masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara transparan, efektif, dan berdampak nyata. Di sinilah peran penting Financial Advisor (FA) DJPb sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk membantu mengelola keuangan daerah secara bijak yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.
Pada dasarnya, kritik yang disampaikan oleh masyarakat merupakan sinyal bagi pemerintah daerah bahwa kualitas pengelolaan fiskal daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit pemerintah daerah yang masih menghadapi persoalan rendahnya kualitas belanja, lambatnya realisasi anggaran, lemahnya perencanaan program, hingga belum optimalnya penggunaan anggaran untuk sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Akibatnya, anggaran daerah yang besar belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan terkadang lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan dampak nyata bagi publik. Infrastruktur dibangun, tetapi manfaat ekonominya belum terasa optimal.
Program dilaksanakan, tetapi belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak cukup diukur dari besarnya transfer dana ke daerah, tetapi juga dari kualitas tata kelola dan efektivitas pemanfaatannya.
Di tengah tantangan tersebut, peran Financial Advisor (FA) menjadi semakin penting dan dibutuhkan. Sayangnya, peran FA belum berjalan secara optimal dan cenderung berkutat pada hal-hal yang sifatnya klerikal seperti penyusunan laporan-laporan monev.
Padahal, FA memiliki posisi strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat. FA seharusnya melakukan pekerjaan yang bersifat analisis, evaluasi, dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan daerah. FA diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan dalam APBD, mulai dari rendahnya kualitas belanja, ketidakefisienan program, hingga potensi risiko fiskal daerah.
Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, FA bukan sekedar menyelesaikan laporan-laporan semata, tetapi lebih ke pekerjaan yang sifatnya analitik yang dapat membantu menentukan kualitas pembangunan daerah.
Selain itu, Peran FA sebenarnya memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ketika FA bisa menjalankan perannya secara optimal, dampaknya dapat dirasakan melalui meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Ketika FA membantu memastikan belanja pemerintah lebih tepat sasaran, masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih baik. Terlebih, pengelolaan fiskal yang baik juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Belanja pemerintah yang berkualitas dapat menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, hingga membantu pengendalian inflasi daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara FA, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Sebaliknya, pengelolaan fiskal yang buruk dapat berdampak luas. Program pembangunan menjadi terlambat, pelayanan publik terganggu, dan manfaat anggaran tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Karena itu, kualitas analisis dan pengawalan fiskal menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan anggaran daerah. Masyarakat kini tidak hanya ingin mengetahui berapa besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga ingin melihat manfaat nyata dari anggaran tersebut.
Situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat peran FA. FA tidak lagi cukup hanya sekedar melakukan monitoring-monitoring atau pembuatan laporan-laporan semata, tetapi juga perlu hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja dan efektivitas kebijakan fiskal.
Penguatan peran FA dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas analisis fiskal, penguatan evaluasi belanja daerah, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan asistensi kepada pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, FA dapat menjadi jembatan antara tata kelola fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Di lain sisi, kritik masyarakat terhadap pembangunan daerah seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian publik terhadap masa depan daerahnya. Kritik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa anggaran daerah berasal dari rakyat dan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Karena itu, pengelolaan fiskal daerah tidak lagi dapat dilakukan sekadar memenuhi formalitas administrasi. Pemerintah daerah membutuhkan tata kelola fiskal yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks inilah FA memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih luas dalam mendorong perbaikan kualitas pembangunan daerah.
Di tengah kondisi global yang sedang bergejolak dan kebijakan efisiensi anggaran, penguatan peran FA perlu menjadi bagian penting dalam upaya menjawab berbagai kritik dari masyarakat dan meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal di Indonesia. Ketika tata kelola fiskal semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, maka pembangunan daerah tidak hanya akan lebih akuntabel, tetapi juga lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
