Pandeglang -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang angkat bicara terkait banyaknya fenomena warga yang memperbaiki jalan secara swadaya. Pemkab meminta warga bersabar.
"Kepada masyarakat mohon bersabar, saya juga mengucapkan terima kasih," kata Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Pandeglang Asep Rahmat, Rabu (21/5/2025).
Asep menjelaskan, Pemkab Pandeglang mendapatkan hambatan dana untuk membangun dan memperbaiki ruas jalan. Menurut dia, anggaran dana transfer ke daerah untuk pembangunan jalan dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi di dalam transfer ke daerah ditarik ke pusat, yang isinya DAK (dana alokasi khusus) bidang jalan, terus kemudian DAK bidang irigasi, itu ditarik dulu ke pusat," jelasnya.
Rahmat mengatakan Bupati Pandeglang telah mengirim surat agar dana tersebut kembali diberikan ke Pandeglang. Hal itu dilakukan karena fiskal anggaran yang dimiliki pemkab terbatas.
"Namun melalui ibu bupati kami bersurat ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar DAK yang ditarik bisa dikembalikan karena Pandeglang daerah yang fiskalnya belum mandiri. Jadi perlu ada perhatian khusus," tambahnya.
Dia menjelaskan, saat ini kondisi ruas jalan milik Pemkab yang rusak sepanjang 251 km. Setidaknya butuh anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan.
"Kalau tahun sekarang jalan tuntas itu sekitar Rp 1,2 triliun kebutuhan anggaran, sedangkan fiskal kita belum mandiri," ungkapnya.
Diketahui sebelumnya, warga di beberapa kecamatan di Pandeglang memperbaiki jalan secara swadaya. Langkah itu diambil karena pemerintah belum pernah melakukan pembangunan.
"Daripada nunggu dari pemerintah belum ada, jadi kita inisiatif sendiri masyarakat mengadakan swadaya," kata warga Desa Ciseureuhen, Kecamatan Cigeulis, bernama Halimah saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/5).
(ygs/ygs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
