Jakarta -
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau hunian sementara (huntara) yang berlokasi di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Aceh. Peninjauan dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat hidup secara layak di huntara, serta bantuan tersalurkan dengan baik.
Dalam kunjungannya, Tito melakukan pengecekan langsung terhadap sarana dan prasarana huntara. Tito juga berinteraksi secara hangat dengan para penghuni, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
Seusai berinteraksi dengan para pengungsi, Tito menyerahkan bantuan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) kepada warga yang tinggal di huntara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyerahan bantuan dilakukan setelah Tito memimpin Apel Pemulangan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri Gelombang I.
Adapun bantuan yang diserahkan berjumlah 80 paket. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, mi instan 1 kardus, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, serta biskuit. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Mendagri kepada sejumlah perwakilan warga huntara.
Di sisi lain, dalam amanatnya saat memimpin apel, Tito menegaskan keberhasilan pemulihan pascabencana salah satunya diukur dari kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik.
Indikator tersebut meliputi berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan LPG, hingga mulai bergeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
"Karena pemerintahan (adalah) pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, pembuatan kebijakan, policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas," jelas Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, Tito menekankan pentingnya memastikan roda pemerintahan daerah (Pemda) tetap berjalan pascabencana.
Tito menyebutkan pemulihan fungsi kantor pemerintahan dan semangat ASN menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terhenti.
"Kalau pemerintahannya sudah enggak jalan, maka pengambilan kebijakan (kurang optimal), masyarakat akan bingung," ucap Tito.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang.
(anl/ega)
