Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan perjalanan tiga dekade reformasi. Refleksi ini penting untuk memastikan sistem ketatanegaraan mampu menjawab tantangan menuju Indonesia Maju 2045.
Pesan ini disampaikan Ibas saat berdiskusi dengan PUSaKO Universitas Andalas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9). Pertemuan tersebut secara khusus membahas hasil kajian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX bertajuk 'Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi'.
Ibas menilai reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan. Namun, capaian tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk memastikan kekuasaan benar-benar menghasilkan keadilan bagi rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konstitusi bukan sekadar teks hukum. Konstitusi adalah arah dan kompas kehidupan bernegara yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa ini hendak dibawa," ujar Ibas pada keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Ia turut menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang agar tidak mandek. Sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, pangan, hingga transformasi digital dinilai sangat membutuhkan kesinambungan.
"Kita tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," kata Ibas.
Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh sebatas menjadi ruang bagi pemerintah atau partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, hingga masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.
"Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dilakukan secara sangat hati-hati. Kajian komprehensif sangat dibutuhkan sebelum melangkah lebih jauh menetapkan kebijakan.
"Jika diperlukan landasan konstitusional, tentu harus dipikirkan secara matang. Begitu pula siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya. Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas," imbuhnya.
Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh sebatas menjadi ruang bagi pemerintah atau partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, hingga masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.
"Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura turut menyoroti keberlanjutan arah pembangunan di tengah dinamika pergantian kekuasaan.
"Konfigurasi politik tidak ada jaminan juga produk hukumnya akan terus bisa dipertahankan," tutur Charles.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Benny K Harman menambahkan konstitusi pada dasarnya sudah menjadi haluan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejatinya hanya perlu diimplementasikan secara konsisten.
"Masalah bangsa kita selama ini sumbernya bukan karena tidak ada PPHN," tegas Benny.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memandang isu ketatanegaraan tersebut sangat sejalan dengan agenda Partai Demokrat untuk memajukan ekonomi dan menjaga demokrasi. Tantangan terbesarnya kini berfokus pada pemerataan hasil pertumbuhan.
"Dengan APBN sekitar Rp4.000 triliun, tantangan kita adalah bagaimana memastikan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dapat dijawab dengan baik. Masyarakat semakin cerdas dan semakin cepat mendapatkan informasi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan juga harus dapat dirasakan secara bersama-sama," urai Ibas.
Ia menekankan seluruh pembahasan mengenai konstitusi, demokrasi, maupun arah pembangunan dipastikan harus bermuara pada tujuan yang sama.
"Kita ingin demokrasi terus berkualitas, pemerintahan berjalan efektif, negara hukum tetap tegak, dan pembangunan berlangsung berkesinambungan. Generasi muda harus dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Pada akhirnya, seluruh upaya ini harus bermuara pada kesejahteraan yang lebih merata," tegasnya.
Ibas pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus membangun dialog produktif demi mencari desain negara terbaik di masa depan.
"Semuanya harus kita bangun bersama agar Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera," pungkas Ibas.
Tonton juga video "Petinggi Parpol Hadiri Munas VI PKS, Ada Dasco hingga Ibas"
(akn/ega)
