Terima Audiensi Budi Arie, KPK Beri Kiat Cegah Korupsi di Kopdes Merah Putih

Jakarta -

KPK menerima audiensi yang dilakukan Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, siang tadi. Audiensi ini membahas program Koperasi Desa atu Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari hasil audiensi ini, KPK turut memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak Kemenkop. KPK mengingatkan pentingnya Kemenkop melakukan antisipasi dan memastikan tidak ada benturan kepentingan dalam program Kopdes Merah Putih.

"Kemudian KPK juga mendorong Kementerian Koperasi untuk membangun sistem yang handal untuk mengantisipasi terjadinya korupsi," terang Budi kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

KPK juga mendorong Kementerian Koperasi untuk memastikan transparansi anggaran. Hal ini juga menjadi acuan agar tidak ada manipulasi data terkait dengan 80 ribu kooperasi yang dinilai dapat menimbulkan risiko kooperasi fiktif.

"KPK juga mendorong untuk pembentukan UPG, unit pengendali gratifikasi, dan menerbitkan regulasi pengendalian gratifikasi internal untuk mengidentifikasi risiko dan rencana mitigasi gratifikasinya," ungkap Budi.

Menurut Budi, KPK juga merekomendasikan agar dilakukan pendekatan melalui pendidikan dengan pembuatan pelatihan guna meningkatkan integritas yang menyasar masyarakat, badan usaha, dan juga legislatif terkait dengan penyusunan regulasinya.

"KPK juga berpesan agar program Koperasi Desa Merah Putih ini juga memikirkan agar bisa berkolaborasi dengan UMKM-UMKM setempat, sehingga juga bisa mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat desa," imbuhnya.

Audiensi yang dilakukan Menkop Budi Arie dengan KPK berlangsung siang tadi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Budi Arie ingin KPK terlibat untuk mengawal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi, juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko," kata Budi Arie kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Budi menjelaskan audiensi dengan KPK ini penting dilakukan lantaran jumlah Kopdes Merah Putih yang mencapai 80 ribu. Alokasi dana yang dikucurkan untuk Kopdes Merah Putih mencapai ratusan triliun.

"Nah ini kan tadi sudah dihitung, kemarin itu antara, kalau Rp 3 miliar kan berarti sekitar Rp 240 triliun, dan ini anggaran yang sangat besar, yang membuat potensi-potensi kerawanannya juga tinggi," jelas dia.

Budi mengatakan hasil audiensi ini disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama KPK akan menekan nota kesepahaman atau MoU. Dia juga menyebut akan melibatkan KPK ke dalam tim program Kopdes Merah Putih.

"Kita akan menindaklanjuti dengan MoU, bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK yang ada dalam tim ini, supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini," kata dia.

(ygs/ygs)