Polri mengungkap pelaku kejahatan transnasional digital tak cuma beraksi di Indonesia maupun negara ASEAN lain. Para pelaku kejahatan daring, mulai dari judi online (judol) hingga penipuan (scamming), juga 'menumpang' di negara-negara lain.
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan ada pergeseran markas sindikat judol, yang awalnya ramai beredar di kawasan Indo Cina. Mereka bergeser setelah ada penertiban besar-besaran.
"Pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring, baik itu scamming, yang terdiri atas love scam, investasi online, termasuk perjudian online, di mana sebagaimana diketahui pula bahwa daerah Indo Cina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring," kata Untung, Sabtu (9/5/2026).
Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers pengungkapan 321 warga negara asing (WNA) ditangkap terkait judol di perkantoran kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Jakbar). Dia menyatakan Indonesia sudah mengantisipasi pergeseran para pelaku judol yang menumpang di negara lain.
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko (Rumondang/detikcom)
"Setelah ditertibkan, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi," lanjutnya.
Sindikat judol internasional ini 'menumpang' di suatu negara untuk menjalankan bisnis gelapnya. Namun korban mereka berada di luar negara tempat mereka mengelola bisnis judol.
Sindikat Judol Tak Cuma Sasar RI
Untung mengatakan sindikat judol ini tak cuma ada di Indonesia. Setelah kawasan Indo-Cina ditertibkan, para pelaku bergeser hingga ke Timor Leste.
"Yang menjadi negara sasaran, destination country, bukan hanya Indonesia. Filipina ini juga salah satu destinasi, kemudian Timor Leste juga menjadi salah satu destinasi," kata dia.
Polri menyatakan sudah memantau pergerakan peralatan para pelaku dan sudah menemukan barang bukti sindikat judol internasional ini. Dia mengatakan komplotan judol dunia ini ada di Uni Emirat Arah (UEA) hingga Afrika Selatan (Afsel).
"Hanya kebetulan saja, tetapi bukan hanya Indonesia. Kalau agak jauh sedikit agak mainnya agak jauh, Uni Emirat Arab, Dubai. Agak jauhan dikit lagi, Afrika Selatan, Pretoria, Johannesburg, itu juga sudah jadi destinasi juga," ucap Untung.
Penindakan Masif di RI
Untung menjelaskan, pergerakan sindikat ini terdeteksi dari serangkaian pengungkapan di berbagai kota besar di tanah air. Mulai dari Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, Bogor, hingga yang terbaru penangkapan 321 WNA di Jakarta.
"Rekan-rekan tahu Sihanoukville, Mae Sot, Myawaddy, hingga Bavet. Di sanalah tempat server-server yang tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia," ungkapnya.
Dia menjelaskan beberapa alasan mengapa Indonesia kini menjadi incaran. Selain karena peluang pasar, adanya fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi celah yang dimanfaatkan sindikat untuk masuk dengan kedok pariwisata.
"Sebenarnya bukan akhirnya menjadi daerah tujuan, tetapi berdasarkan undangan, ajakan, dan ada fasilitas bebas visa kunjungan. Di satu sisi pemerintah kita butuh peningkatan angka pariwisata, tetapi di sisi lain memang ini ada seperti dua sisi mata uang, sisi terang dan sisi gelapnya," jelas Untung.
Selain fasilitas visa, Untung menyebut adanya peran sindikat terdahulu. Mereka mengajak rekan-rekan mereka dari luar negeri untuk membuka operasional di Indonesia.
"Yang mengundang siapa? Teman temannya, eks veteran-veteran dari Kamboja itu. Karena kita lihat warga negara yang datang (tertangkap) ke sini adalah daerah Indo-Cina," tuturnya.
Karena fenomena itu, Untung memastikan Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Ditjen Imigrasi. Polri mengusulkan pembentukan satgas khusus (task force) untuk menangani negara-negara yang masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI).
"Jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif. Kita perlu duduk bersama melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force," imbuh Untung.
"Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif," pungkasnya.
(jbr/jbr)
