Partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menyoroti posisi politik PDIP yang disebut penyeimbang di luar pemerintah. PDIP bertanya-tanya dengan sorotan parpol propemerintah, menduga ada ketidaknyamanan di dalam koalisi pemerintahan.
Sorotan parpol koalisi pemerintah ini diawali oleh pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid yang menilai sikap PDIP abu-abu di politik nasional. Hal serupa juga disampaikan juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menilai posisi PDIP masih belum terlihat tegas.
"Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," kata Herzaky kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," sambungnya.
Herzaky membandingkan dengan pengalaman Demokrat, yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, posisi politik harus dinyatakan secara terbuka agar publik tak bingung.
"Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," tutur Herzaky.
Menurutnya, banyak pihak bertanya-tanya melihat posisi PDIP saat ini, meski begitu pihaknya menghormati keputusan dari PDIP. "Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," lanjutnya.
Dari parpol koalisi lainnya, Sekjen PKS M Kholid turut menilai di dalam atau di luar pemerintahan sama-sama penting dan dibutuhkan. Kholid menyebut jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka itu pilihan yang konstitusional. Dia juga menyebut pilihan itu baik untuk demokrasi.
"Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," kata Kholis kepada wartawan, Sabtu (20/6).
Kholid mengungkap partainya juga pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan saat era Jokowi. Legislator PKS itu mengatakan saat ini PKS memilih untuk ikut ke dalam koalisi pemerintah.
"PKS sendiri pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi dan PDIP memimpin pemerintahan. Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar dia.
Kritik 2 Kaki Tak Elegan
Masih dari dalam koalisi pemerintah, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menghormati kritikan para politikus PDIP kepada pemerintah. Namun, Misbakhun belum menemukan hal substantif dan solutif dalam berbagai kritik yang disampaikan politikus PDIP.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6)
Lebih lanjut, Misbakhun menilai meski sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap parpol tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki, yakni memutuskan di dalam atau di luar kekuasaan.
Misbakhun menegaskan tidak elok partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah disambut baik rakyat, tetapi langsung buru-buru mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi kebijakan sulit dan kurang populer. Dia menyebut sikap politik ambigu seperti itu bukan praktik yang baik dalam politik.
Presiden Prabowo Subianto saat didampingi Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.
Ketua Komisi XI DPR itu menilai rakyat tak ingin melihat sikap politik yang ambigu. Menurut Misbakhun, kejelasan sikap politik juga bagian dari pendidikan demokrasi.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.
Meski demikian, Misbakhun mendorong seluruh parpol mengedepankan politik kerja bersama. Alasannya, berbagai persoalan saat ini tidak bisa diselesaikan dengan saling menyalahkan, sehingga penyelesaiannya membutuhkan kontribusi gagasan dari semua kekuatan politik.
"Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan dimana nilai-nilai kepentingan nasional harus di prioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujar Misbakhun.
PDIP Duga Ada Masalah di Koalisi Pemerintah
Ketua DPP PDIP Deddy sitorus menanggapi Golkar hingga Demokrat yang mempermasalahkan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Deddy justru menduga ada situasi yang kurang nyaman di internal koalisi sehingga posisi PDIP belakangan ini dipersoalkan.
"Memang mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin banget PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang karena kurang pede atau bagaimana?" kata Deddy kepada wartawan, Minggu (21/6).
Deddy menilai ada ketidaknyamanan di antara partai-partai koalisi pemerintahan. Deddy menduga ada indikasi partai-partai tersebut ingin mengadu domba PDIP dengan rakyat atau Presiden.
"Ataukah mereka ingin juga agar PDIP berada dalam situasi yang kurang menyenangkan dengan mereka. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini," ujar Deddy.
"Kalau nggak nyaman ya keluar saja dari pemerintahan, jangan bikin isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Apakah memang niat partai-partai ini ingin mengadu domba PDI Perjuangan dengan rakyat dan atau dengan pemerintah atau Presiden," tambahnya.
Anggota Komisi II DPR ini meminta partai propemerintah untuk fokus saja membantu pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah berjalan. Deddy menilai perlu konsentrasi tinggi menuntaskan persoalan rakyat.
"Saya sarankan agar partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan benar-benar melakukan fungsinya di DPR. Urusan listrik, BBM, perburuhan, bansos, UMKM, koperasi, perkebunan, infrastruktur, pangan, ekonomi, perdagangan dan banyak urusan maha penting lain perlu konsentrasi mereka yang menempatkan menterinya di kabinet," kata dia.
Deddy mengungkit sikap PDIP pada era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi yang tidak mempermasalahkan posisi parpol lain. Deddy memandang sikap partai politik saat ini seperti sedang galau.
"Jangan mau cari kambing hitam untuk kegalauan mereka, kalau mau nyari kurban ya pas Lebaran kemarin. PDI Perjuangan tidak pernah mempermasalahkan kalau partai manapun mau masuk atau tidak dalam kabinet. Seperti yang terjadi di era Presiden SBY dan Jokowi, nggak ada tuh PDIP mempersoalkan posisi parpol. Kenapa sekarang banyak parpol kaya orang galau dan stres?" ujarnya.
Kepada Golkar hingga Demokrat, Deddy meminta untuk mengurus partai sendiri. Deddy memandang tak etis mengurusi internal PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Jangan sampai nanti kalah sama partai pendatang baru. Itu lebih baik dari pada ngurusi internal PDI Perjuangan. Selain mereka tidak berhak, juga tidak etis. Kalau nggak nyaman di dalam ya keluar saja, kok malah marah-marah sama partai yang tidak mau jabatan?" ucap Deddy.
"Pemilu masih sangat jauh, lebih baik fokus perbaiki mana yang kurang. PDI Perjuangan juga ingin pemerintahan berhasil dan menyelesaikan mandatnya sesuai konstitusi," imbuhnya.
Saksikan Live DetikPagi:
(rfs/fca)
