Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan sebagai Negosiator Mitigasi Konflik

Jakarta -

Pengamat politik Rocky Gerung mendorong penguatan peran Polisi Wanita (Polwan) dalam mitigasi konflik sosial. Penguatan tersebut dinilai semakin penting seiring kompleksitas persoalan sosial yang dipengaruhi konflik global, tekanan ekonomi, hingga krisis lingkungan.

"Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak 'ethics of care' itu," kata Rocky saat menjadi narasumber di Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, identitas profesional Polwan tidak semata-mata dipahami sebagai polisi berjenis kelamin perempuan. Polwan juga perlu memiliki kemampuan membangun relasi dengan masyarakat, memberikan perlindungan, serta memahami persoalan sosial yang dihadapi warga.

Dalam kerangka tersebut, Rocky menempatkan aspek kepedulian (caring) sebagai bagian penting dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Polisi tidak hanya hadir melalui kewenangan, tetapi juga menjalankan fungsi mengayomi masyarakat.

"Artinya, identitas primer Polwan adalah caring, baru kemudian policing. Kendati dalam hierarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ethics of care, bukan ethics of power," ujar Rocky.

Pendiri Tumbuh Institute itu melihat pendekatan itu semakin dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi persoalan yang kompleks. Konflik global, krisis lingkungan, dan tekanan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan sosial apabila bertemu dengan berbagai faktor pemicu lainnya.

Selain itu, Rocky juga menyinggung krisis energi dan terganggunya rantai pasok yang dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga. Tekanan ekonomi dinilai berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas, termasuk konflik dan kekerasan domestik.

Dalam kondisi tersebut, perempuan disebut menjadi salah satu kelompok yang rentan menerima dampak lebih awal. Karena itu, kemampuan kepolisian membaca situasi sosial dan melakukan mitigasi sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik dinilai penting.

"Di situ 'caring' mendahului 'power'. Pendemo harus diperlakukan sebagai 'pencari keadilan', hutan harus diterangkan sebagai 'rahim ibu bumi'. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi," tutur Rocky.

Pendekatan kepolisian terhadap masyarakat, lanjut Rocky, juga membutuhkan pemahaman terhadap psikologi manusia, budaya lokal, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya ketidakpuasan.

Oleh karena itu, ia mendorong pendidikan Polwan dikembangkan agar tidak hanya berorientasi pada aspek kewenangan dan penegakan hukum. Kemampuan perlindungan, negosiasi, kepedulian terhadap manusia, serta lingkungan juga perlu diperkuat.

"Kurikulum Polwan haruslah menjadi kurikulum peradaban, justru ketika 'ibu bumi' disengsarakan oleh keserakahan kita," tegas Rocky.

Dorong Peran Polwan Lebih Luas

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan menekankan perlunya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan sekaligus memperkuat kompetensi mereka agar dapat mengambil peran lebih luas di institusi kepolisian.

"Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Veronika.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas Polwan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan penegakan hukum. Kompetensi negosiasi publik, pemahaman sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, budaya, serta lingkungan juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai bentuk konflik.

Lihat juga Video: Polri Kedepankan Peran Polwan dalam Kegiatan Unjuk Rasa

(mea/dhn)