Jakarta -
Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan memimpin sidang ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari-31 Maret 2026 di Jenewa, Swiss. Forum ini akan dihadiri lebih dari 100 pejabat dunia.
Sidang Dewan HAM PBB ini akan didahului oleh Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026, yang akan dibuka Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada 23 Februari. Selain Sugiono, ada juga Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB yang akan memberikan pernyataan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi kehadiran. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir secara langsung. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video.
Bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sesi ke-61 digelar di tengah lanskap global yang kian kompleks ditandai ketegangan geopolitik serta tekanan finansial terhadap sistem PBB. Di bawah Kepresidenan Indonesia, Dewan HAM PBB akan tetap teguh menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang setara dan universal bagi semua.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, Indonesia mengusung tema "Presidency for All", sebuah komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang yang inklusif, menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM yang universal.
Sejalan dengan prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi dan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan bagian esensial dari perlindungan HAM dan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Sesi ke-61 akan menjadi forum penting untuk membahas isu-isu tematis maupun situasi HAM yang sedang menjadi perhatian global. Isu tematik yang akan diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Dewan HAM PBB juga akan membahas mengenai kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi sejumlah negara, antara lain Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia. Perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Republik Demokratik Rakyat Korea, Nikaragua, dan Iran juga menjadi agenda pembahasan.
(eva/imk)
