Respons Temuan PPATK, Legislator Minta Penyaluran-Penerima Bansos Dievaluasi

Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial terindikasi judi online, korupsi hingga pendanaan terorisme. Selly minta sistem penyaluran dan database penerima bansos dievaluasi.

"Menindaklanjuti itu sebagaimana komitmen Ketua DPR Ibu Puan Maharani, saya menegaskan dan menekankan untuk memastikan bansos hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan-yang mengikuti aturan dan tidak menyalahgunakan bantuan untuk judi atau kegiatan lainnya," kata Selly kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

"Selain itu, perlu juga evaluasi sistem penyaluran dan database penerima temuan dari satu bank yang menunjukkan ±500 ribu NIK diduga untuk judi online dan 100 NIK terkait pendanaan terorisme, dengan total transaksi hampir Rp900 miliar hingga Rp1 triliun, menuntut evaluasi menyeluruh pada sistem penyaluran bansos," sambungnya.

Selly mengatakan persoalan bansos juga tidak hanya merujuk pada temuan PPATK, bisa jadi ada kesalahan data. Misalnya bansos yang tak kunjung cair sejak 2018 serta masalah lainnya, salah satunya ketidaksesuaian data penerima berdasarkan desil.

"Belum lagi kaitannya dengan Kemenkes, saat ini banyak ditemukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan PIB penerima bansos dicabut hanya karena banyak dari mereka yang dalam 3 bulan tidak berobat ke puskesmas," ucapnya.

Karena itu, Selly meminta audit menyeluruh terhadap 4 bank penyalur bansos. Dia juga minta agar Kementerian Sosial bersama PPATK, OJK, dan Himbara segera menyelesaikan identifikasi, diikuti pemblokiran rekening, pencabutan bansos, dan pengalihan bantuan ke keluarga yang lebih berhak

"Melalui transparansi dan edukasi publik bisa mengurangi tidak menimbulkan stigma, penting memberikan edukasi dan transparansi soal siapa saja yang dicoret serta alur prosesnya. Selain itu, Komisi VIII mendorong sosialisasi bahwa dana bansos adalah hak masyarakat kurang mampu, bukan untuk judi online atau hal negatif lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan 571 ribu lebih NIK penerima bantuan sosial terindikasi judi online. Tak hanya itu, ratusan ribu rekening itu juga terindikasi korupsi hingga pendanaan terorisme.

"Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi, ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Ivan mengatakan lebih dari 100 NIK terlibat kegiatan pendanaan terorisme. Menurut Ivan, NIK tersebut sedang dilakukan pendalaman oleh PPATK.

"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.

"Ya, ya, NIK-NIK bansos. NIK bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," tambahnya.

Ivan mengatakan dari 570 ribuan NIK yang terindikasi judol transaksinya mencapai lebih dari dari Rp 900 miliar. Ia menyebutkan hal ini baru didapatkan dari rekening bank salah satu BUMN.

"Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi," kata dia.

(fas/eva)