Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengapresiasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan permasalahan tambang di Raja Ampat dan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI pada Selasa (24/6/2025).
"DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sehingga tidak berlarut-larut," katanya.
Puan menilai negara hadir dalam penyelesaian permasalahan sengketa tersebut dengan tindakan yang "cepat, tepat dan akuntabel, transparan dan bermanfaat bagi rakyat banyak."
Terkait sengketa empat pulau, pemerintah menetapkan keputusan bersama bahwa empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Aceh. Penyelesaian tersebut dibahas dalam rapat terbatas terkait penyelesaian sengketa empat pulau yang berada di pulau Sumatra antara Aceh dan Sumut, Selasa (17/6/2025).
Rapat itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
"Bahwa pemerintah berlandaskan beberapa dokumen telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Aceh," kata Prasetyo, saat memberikan keterangan pers bersama beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa hingga kini proses evaluasi terhadap aktivitas operasional tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, masih berjalan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa proses evaluasi sendiri dilakukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meninjau langsung kondisi lapangan.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sekjen Partai Komunis Vietnam Datangi DPR RI, Puan Ungkap Tujuannya
