Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta. Pramono menyambut baik langkah tersebut dan berharap proses kajian dapat segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Pramono setelah meresmikan sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh (EMV contactless) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
"Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan, mohon kajiannya disegerakan," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono sebelumnya telah mengusulkan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan Jakarta. Instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai proyek strategis tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, realisasi penerbitan obligasi daerah memerlukan persetujuan dan kajian dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun. Purbaya mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi, padahal daerah tersebut masih memiliki dana yang cukup besar dan belum terserap.
"Saya belum tahu, itu buat apa terbitkan obligasi? Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu nggak kepakai," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (23/7/2026).
Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta masih aman dan kuat. Purbaya menyatakan akan mengecek kembali hal tersebut.
"Kalau kredibel seperti DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepakai banyak, buat apa terbitkan bond? Tapi saya nggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka ya," terang Purbaya.
Lihat juga Video: OJK Siap Beri Pendampingan ke Pemda soal Penerbitan Obligasi Daerah
(rdp/rdp)
