PKB Minta Penulisan Ulang Sejarah RI Objektif untuk Hindari Kecurigaan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR dari F-PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) transparan dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Komisi X DPR juga akan mengundang Kemenbud untuk rapat membahas hal tersebut.

Lalu awalnya merespons Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang meminta agar penulisan ulang sejarah itu dihentikan. Komisi X DPR juga telah mendengar masukan dari AKSI.

"Benar bahwa Komisi X DPR RI kemarin, 19 Mei, telah menerima Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang meminta agar proses penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan. Namun, Komisi X sendiri, belum membahas dan belum menerima draf rancangan isi mengenai rencana penulisan sejarah ini. Justru publik sudah menolak rencana penulisan (yang draftnya belum ada)," kata Lalu kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Lalu mengatakan jajaran Komisi X DPR juga telah bertanya detail kepada AKSI atas penolakan mereka terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, perlu klarifikasi lebih lanjut terkait naskah sejarah yang ditulis ulang itu.

"Maka dalam diskusi muncul pendapat dari anggota mengenai perlunya klarifikasi lebih lanjut mengenai aspek-aspek apa yang menjadi keberatan terhadap rencana penulisan ulang sejarah bangsa oleh pemerintah. Apa sebenarnya yang ditolak, apakah terkait dengan metode penulisan, narasi yang dianggap kurang tepat, pengaburan peran tokoh, atau potensi muatan politis yang dapat mempengaruhi objektivitas," tutur dia.

Lalu mengatakan bahwa kelompok masyarakat itu khawatir terkait transparansi dalam penulisan ulang sejarah RI. Mereka juga disebut khawatir ada potensi bias kepentingan pemerintah.

"Nampaknya yang mereka khawatirkan, di antaranya bahwa pemerintah tidak transparan dalam penulisan, dan banyak faktor-faktor lainnya, misalnya materi muatan yang kurang lengkap, juga ada kekhawatiran bias kepentingan pemerintah. Dan beberapa kekhawatiran lainnya," jelasnya.

Lalu menambahkan bahwa Komisi X DPR meminta agar Kementerian Kebudayaan transparan dalam penulisan ulang sejarah itu. Komisi X juga akan mengundang Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan jajarannya dalam rapat pakan depan.

"Oleh karena itu, kami akan menggelar Raker dengan Kementerian Kebudayaan minggu depan. Komisi X DPR RI tentu akan meminta Kemenbud agar penulisan sejarah dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, guna menghindari kecurigaan serta resistensi dari masyarakat yang dapat menimbulkan polemik di ruang publik. Beliau (Menbud Fadli Zon, red) kami undang," kata dia.

(lir/idn)