Jakarta, CNBC Indonesia - Korupsi menjadi penghalang besar dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang optimal untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan saat ini PR dari pemerintah dalam konteks memaksimalkan peran APBN adalah "mengurangi masalah korupsi."
"Korupsi ini, ini ada berita-berita yang kami kutip ya total korupsi tahun 2024 menurut PPAPK itu adalah mencapai hampir sepertiga APBN," ucapnya di acara CNBC Indonesia Economic Update 2025, di Hotel Borobudur pada Rabu (18/6/2025).
Telisa juga menyebutkan bahwa kerugian negara yang dialami karena korupsi sangat besar bahkan tiga kali lipoat dari nilai efisiensi anggaran pemerintah yang dilalukan yakni Rp 300 triliun.
"Kami kutip ya total korupsi tahun 2024 menurut PPAPK itu adalah mencapai hampir sepertiga APBN. Data kerugian negara tahun 2021 misalkan Rp 62 triliun, tahun 2022 Rp 48,79 triliun Kalau ditotal itu katanya di data PPAPK, tindakan dana korupsi selama 2024 itu mencapai Rp 984 triliun," ucapnya.
"Berarti kan ini lebih daripada penghematan. Kita mau efisiensi Rp 300 triliun tapi korupsinya Rp 900 triliun," sambungnya.
Ia mengatakan bahwa tugas memberantas korupsi ini bukan menjadi tugas tunggal Kementerian Keuangan, namun bersama KPK, BPK, BPKP, hingga masyarakat sebagai pengawas program pemerintah.
"Jadi ICOR dan korupsi ini 2 hal yang harus kita bereskan. Jadi supaya APBN kita itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," pungkasnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
KPK Resmi Tahan Eks Dirut & 2 Direktur ASDP
