Banda Aceh -
Empat pulau di Aceh ditetapkan Kemendagri masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh akan duduk bareng membahas langkah advokasi yang bakal dilakukan.
"Sudah komunikasi dengan pemerintah, besok malam akan hadir di Pendopo Gubernur itu diundang Forbes, Bupati Aceh Singkil, DPRA untuk bahas besok malam," kata Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrah kepada wartawan, dilansir detikSumut, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, pihaknya juga mengkaji dokumen, bukti untuk melihat kepemilikan keempat pulau yang sebelumnya berada di wilayah Aceh Singkil. Dia menilai penyelesaian sengketa pulau itu tidak perlu sampai ke PTUN bila dapat diselesaikan lewat komunikasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum sampai ke sana (PTUN), ini nantikan diputuskan lagi. Besok malam akan ada pertemuan," jelasnya.
Sebelumnya, berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) tahun 1992, keempat pulau itu disepakati masuk ke wilayah Tanah Rencong.
"Kita melihat bahwa dokumen yang paling kuat sebenarnya terkait dengan posisi pulau tersebut adalah kesepakatan 1992. SKB 92, kalau kami sebut, surat kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh pada waktu itu, Pak Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Pak Raja Inal Siregar. Dan disaksikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri pada waktu itu," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, kepada wartawan, Rabu (4/6).
Dokumen itu disebut masih dipegang pemerintah Aceh hingga kini. Menurutnya, keempat pulau itu kembali menjadi polemik karena terjadi kekeliruan administrasi saat konfirmasi koordinat pada 2009.
Syakir menyebutkan pemerintah Aceh pada 2018 sudah beberapa kali menyurati Kemendagri untuk memberikan klarifikasi terkait kekeliruan koordinat tersebut. Klarifikasi itu disebut dilayangkan hingga 2022.
Simak juga Video: Penjelasan Kemendagri Soal 4 Pulau yang Jadi Rebutan Aceh dan Sumut
(idh/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
