Rapat paripurna DPR menyepakati penerimaan hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang. Kapal patroli ini senilai 1,9 miliar yen akan digunakan oleh TNI AL.
Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono awalnya melaporkan pihaknya telah melakukan rapat atas penerimaan kapal hibah tersebut. Rapat Komisi I itu digelar bersama jajaran Kemenhan, TNI, dan Kemenkeu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Puan menanyakan persetujuan para anggota Dewan yang hadir atas hibah kapal dari Jepang tersebut. Para anggota Dewan pun kompak menyetujuinya.
"Selanjutnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah patroli boat 18 M class dari pemerintah Jepang dapat disetujui?" kata Puan
"Setuju," tambahnya.
Lebih lanjut, Puan juga mengatakan telah menerima surat dari Menteri Pertahanan terkait pembatalan penerimaan hibah alpanhankam dari Korea Selatan yang sempat disepakati pada paripurna sebelumnya.
"Untuk itu, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembatalan penerimaan hibah alpanhamkam dari Korea Selatan apakah dapat disetujui?" sebut Puan yang dijawab setuju peserta rapat.
Komisi I DPR sebelumnya menyetujui Indonesia menerima hibah senilai 1,9 miliar yen dari Jepang untuk kapal patroli dalam program Official Security Assistance (OSA) Jepang TA 2025. Miliaran yen dana tersebut setara dengan empat kapal patroli.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menyebutkan Indonesia pada tahun 2024 mendapat hibah dari program yang sama. Donny mengatakan nilai hibah untuk saat ini bisa dibelikan hingga 4 unit kapal patroli.
"Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat," kata Donny seusai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2).
(ial/rfs)
