Ternate - Aparat TNI membubarkan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Pihak TNI menilai film itu mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif.
"Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian, keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya," ujar Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, kepada wartawan, dilansir detikSulsel, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5), pukul 20.00 WIT. Jani menyebutkan penilaian negatif terhadap isi film datang dari masyarakat.
"Ini bukan pendapat pribadi saya. Tapi jika tidak percaya, akan saya tunjukkan, banyak yang sifat provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial," ujarnya.
Jani kemudian meminta kegiatan nobar tersebut tidak dilanjutkan karena isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi. Ia kemudian mempersilakan pihak penyelenggara melanjutkan kegiatan diskusi seperti yang sudah diagendakan.
"Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan (nobar) saya minta tolong dihentikan, agar tidak dijadikan bahan (untuk) dipolitisir kemudian hari," tuturnya.
Menurut dia, efek dari pemutaran film itu bisa terjadi beberapa hari ke depan. Jani kemudian mengajak pihak penyelenggara untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.
"Mari kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai, kami selaku aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab kami," imbuh Jani.
Sementara itu, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan TNI tersebut. Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.
"Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat," tegas Yunita.
Ia mengatakan kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, menurut dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Sebab, menurut dia, kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
Baca selengkapnya di sini. (idh/imk)
