Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan saat ini wilayah kepemimpinannya, Provinsi Jakarta, masih berstatus Ibu Kota.
Pramono mengungkapkan hal ini saat dirinya terlibat dalam persiapan membentuk aturan pergantian ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) saat masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di era pemerintahan Jokowi. Sat itu Jokowi belum menandatangani aturan tersebut katanya.
"Pada waktu itu saya yang menyiapkan Kepres untuk pergantian dari Jakarta ke IKN, ketika itu Pak Jokowi tidak bersedia menandatangani," kata Pramono pada Selasa (27/5/2025).
Saat ini pun kata Pramono presiden Prabowo Subianto belum mengsahkan perpindahan ibu kota ke IKN.
"Kemudian ini kita carry over pada waktu itu, Kepres-nya sudah saya siapkan dan saya maju sebagai gubernur. Ternyata sampai hari ini belum ditandatangani," ucap Pramono
"Artinya apa? secara prinsip, secara legal by law, walaupun ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024, Jakarta masih sebagai Ibu Kota Negara," lanjutnya.
Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada akhir tahun lalu, Keppres tersebut masih dibahas oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemenseneg). Prabowo menargetkan perpindahan pemerintah pusat ke IKN akan dilakukan pada 17 Agustus 2028.
Pertengahan Mei lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah infrastruktur inti di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan telah rampung dan siap digunakan.
Dalam sebuah kesempatan, Basuki menyebut kantor pemerintahan, bandara, akses jalan menuju IKN hingga 16 gedung bertingkat telah tersedia di IKN.
Kantor-kantor sudah selesai, ada 16 tower sudah selesai, sudah siap semua dipakai untuk kantor ya," ujar Basuki di Denpasar, Bali, dikutip dari CNN Indonesia pada Minggu (11/5/2025).
Namun, dia belum dapat memastikan soal pemindahan para aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat ke IKN. Basuki menyebut hal ini tinggal menunggu keputusan dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kalau ASN bisa (dipindahkan tahun 2025), kami semua sudah siap. Untuk kementerian dan lembaga lagi diatur oleh Kementerian PAN-RB bersama BKN," ujarnya.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tinjau Menteng, Gubernur Jakarta Siap 55 RW Direvitalisasi
Next Article Proyek Lanjut! Basuki: Semua Pegawai Berkantor di IKN Maret 2025
