NasDem Desak DKI Benahi Pengelolaan Parkir: Tak Bisa Tiba-tiba Buat BUMD

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) yang mengurus masalah parkir di Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyarankan Pemprov DKI untuk membenahi tata kelola parkir sebelum membentuk BUMD.

"Usulannya saya pikirnya bisa masuk dalam perencanaan ke depan, tapi yang paling penting lagi, ini kan masalah pengelolaan seperti apa, kalau misalnya dibentuk BUMD nanti apakah dia akan berdiri sendiri atau mungkin menjadi anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada," kata Nova kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Nova juga menyinggung masalah permodalan jika ingin membentuk BUMD untuk mengurus parkir. Dia menekankan BUMN harus memberikan pemasukan dana untuk Pemprov Jakarta.

"Kalau BUMD ini kan yang paling penting ke depannya dilihat permodalannya, ada struktur direksi seperti apa, yang paling penting nanti dia harus memberikan dividen, ini harus dicermati untuk bagaimana porsi-porsi tersebut," kata Nova.

Minta Fokus Benahi Masalah Parkir

Legislator NasDem itu menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus dalam pembenahan dan penataan tata kelola parkir. Dia menyebut DPRD sudah membentuk Pansus terkait masalah parkir di Jakarta.

"Tapi yang paling penting sekarang kita lagi Pansus Parkir, pembenahan dulu nih. Kalau dilihat lagi, misalkan masalah pungutan di tengah masyarakat apakah nanti setelah dibentuk BUMD, struktur di bawah untuk membenahi parkir-parkir yang ada di wilayah Jakarta. Ini harus ada lagi me-manage dengan rapi. Sekarang kan di UPT Parkir, nanti jangan sampai nanti sama pengelolaannya," tutur dia.

Nova mengatakan bahwa pendapatan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun tarakhir minus. Menurutnya, pembenahan besar-besaran harus dilakukan oleh Pemprov.

"Paling penting sesuai dengan Pansus Parkir yang sekarang masih berlangsung, yang pertama masalah pembenahan. Karena ada potensi, kemarin waktu beberapa kali rapat, 4 tahun terakhir ini bahwa dari parkir pendapatannya itu minus, sedangkan operasionalnya dia harus membiayai operasional sendiri, ini nggak match masalah operasional dan pendapatan, ini yang harus kita cari permasalahan di mana," tutur dia.

"Kita lihat mungkin ada mismanajemen, atau misalnya kurangnya transparansi, atau mungkin masalah digitalisasi belum 100% di lapangan, ini artinya yang harus dibenahin, nggak bisa kita langsung tiba-tiba ngomong masalah pembentukan BUMD, ini kan nggak menyelesaikan masalah itu," imbuhnya.

Rencana BUMD Khusus Parkir Dibentuk

Juru parkir (jukir) liar hingga kini masih marak di sejumlah titik di Jakarta. Pemprov Jakarta membuka pertimbangan akan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan parkir.

"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ucap Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/5).

Lebih lanjut, Pramono juga menuturkan sistem parkir di Jakarta akan direncanakan lebih lanjut menimbang tak ada perubahan dalam 15 tahun terakhir. Hal itu dilakukan agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertata.

Di sisi lain, Pramono juga mendukung penerapan sistem nontunai (cashless). Menurutnya, sistem tersebut akan menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik.

"Mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu," jelasnya.

(lir/idn)