Mutakhirkan Data dengan BPS, Mentrans: Pondasi Utama dalam Perencanaan

Jakarta -

Kementerian Transmigrasi dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi untuk mendapatkan data akurat dalam merancang kebijakan terkait transmigrasi. Langkah itu juga sebagai upaya untuk memastikan program pemerintah bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat," kata Menteri Transmigrasi Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/5/2025).

"Data menjadi pondasi utama dalam perencanaan, sehingga dengan adanya pembangunan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya naik, jadi masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari pembangunan," sambungnya.

Iftitah mengatakan bakal fokus terhadap data di kementeriannya yang belum optimal, sehingga menjalin kerja sama dengan BPS dianggap sebagai langkah strategis. Terlebih, orientasi konsep baru transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Dia menjelaskan kerja sama ini juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat serta daerah, pengembangan potensi ekspor, dan penurunan angka kemiskinan. Harapannya, Kementerian Transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan nilai investasi.

"Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Masyarakat lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya jadi penonton di kawasannya sendiri," tutur Iftitah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan dukungan dan apresiasi penuh terhadap program-program modern Kementerian Transmigrasi yang dinilai visioner dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi wilayah. Kepala BPS menegaskan siap menyediakan data, membantu analisis, serta mencatat hasil-hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala, ini adalah simbiosis mutualisme yang saya pikir kolaborasi sangat baik ini adalah kolaborasi dua arah. Karena sesuai arahan Presiden Prabowo BPS merupakan lembaga penyedia data resmi nasional," ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Dia menjelaskan dengan perjanjian kedua belah pihak ini ke depan program-program yang dijalankan jadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.

"Kami mendukung serta menyukseskan program Kementerian Transmigrasi, sebagai penyedia data statistik kami akan kontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional," pungkas Amalia.

(prf/ega)