Jakarta -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung keputusan Indonesia bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana. MUI mendukung sepanjang badan tersebut berjalan untuk kemaslahatan umat.
Diketahui, Prabowo mengumpulkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana, Jakarta. MUI sepakat Indonesia bergabung ke Board of Peace usai mendengarkan penjelasan rinci dari Prabowo.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar," kata Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pertemuan itu, Anwar menangkap komitmen Prabowo memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh. Melalui Dewan Perdamaian ini, katanya, Prabowo ingin membantu penderitaan orang Palestina di Gaza.
"Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza," ujarnya.
Hal itulah, kata Anwar, yang menjadi alasan dasar Prabowo dan negara Islam lain bergabung Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Anwar menilai tujuan itu memberikan kemaslahatan.
"Dan untuk itu, maka beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia," ujarnya.
Anwar lalu mengungkap pernyataan Prabowo yang menyebut jika badan tersebut bertindak di luar kemaslahatan, maka seluruh negara Islam yang bergabung akan keluar. Anwar menilai pernyataan itu penting untuk dicatat sebagai bentuk ketegasan sikap.
"Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," ujarnya.
"Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau di dalam," lanjut Anwar.
Sebelumnya, MUI minta pemerintah Indonesia mundur dari Board of Peace. MUI menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump itu tidak berpihak pada Palestina.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, dikutip dari MUI Digital pada Kamis (29/1).
Kiai Cholil--sapaan akrabnya--menyebut Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dalam anggotanya terdapat Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Terlebih, Palestina tidak dilibatkan sebagai anggota dalam forum tersebut.
"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," terangnya.
Lihat juga Video 'Menyoroti Dampak Masuknya RI ke Board of Peace':
(eva/whn)
