Menteri PU Targetkan Puskesmas Darurat Pascabencana Sumatera Sebelum Ramadan

1 week ago 7
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas sementara di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat rampung sebelum Ramadan 2026. Dody mengatakan puskesmas darurat tersebut disiapkan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan Dody dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama semua mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Mulanya, Dody mengatakan pihaknya tak hanya menangani perbaikan infrastruktur, tetapi juga pembersihan lumpur di berbagai fasilitas publik.

"Kami juga turut menangani pembersihan lumpur-lumpur di pasar, di madrasah, di sekolah, fasilitas-fasilitas kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan di beberapa tempat lainnya. Dari 171 lokasi yang sudah kita tangani, 120 sudah bisa kita fungsionalkan," kata Dody.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pemerintah juga membangun hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Tercatat sebanyak 1.200 unit hunian sementara disiapkan dan tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kemudian kami juga diminta oleh Menteri Kesehatan untuk menyiapkan puskesmas darurat di dua tempat, di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Ini kami targetkan puskesmas sementaranya bisa selesai paling lambat sebelum bulan Ramadan 2026 atau sebelum tanggal 15 Februari 2026," ujarnya.

"Untuk pekerjaan puskesmas yang permanen, kami harapkan di akhir 2026 bisa kami selesaikan yang dua ini," sambung dia.

Lebih lanjut, Dody mencatat progres rehabilitasi infrastruktur pascabencana telah mencapai sekitar 23%. Dia mengatakan perbaikan jaringan irigasi yang mengalir ke area persawahan menjadi prioritas.

"Dari total yang sudah kami rehabilitasi hingga hari ini, ada sekitar sudah hampir 23%, dan kami targetkan sesuai dengan diskusi dengan Kementerian Pertanian, irigasi-irigasi ke arah sawah-sawah yang yang sudah mulai tanam dengan dengan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan kami prioritaskan," jelasnya.

Dia juga mencatat terdapat 13 bendung nasional dan sekitar 47 bendung daerah yang terdampak bencana. Namun, kata dia, progres penanganan bendung masih terbatas.

"Progres kita memang masih sangat sedikit di bendung, karena kemarin kami fokusnya itu adalah di sungai. Karena di beberapa tempat yang terdampak seperti Tapanuli Selatan dan Tamiang begitu masih hujan lagi, kemudian banjir lagi," jelasnya.

"Jadi kami kami lebih fokus melakukan normalisasi Pak pada sungai-sungai tersebut. Jadi dengan mengeruk, melakukan pengerukan, kemudian hasil pengerukan itu kita pakai sebagai tanggul sementara," sambungnya.

Dody mengatakan normalisasi sungai saat ini telah mencapai 52%. Dia menargetkan normalisasi sungai selesai pada Oktober 2026.

"Tapi karena masih sangat panjang sungai-sungai yang terdampak, progres kami per hari ini baru baru mungkin mencapai 52%. Targetnya per Oktober 22-2026, kami sudah selesai menangani kurang lebih 77 sungai nasional yang terdampak dan 43 sungai daerah yang terdampak," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan sejumlah sabo dam dan check dam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infrastruktur tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2028.

"Karena kami melihat bahwa proses perusakan hulu yang masih sangat besar, sehingga kami sudah mengidentifikasikan jika hujan masih sangat lebat di daerah hulu baik Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat maka sedimen yang berupa pasir maupun kayu masih sangat mungkin turun ke daerah-daerah hilir," paparnya.

"Maka kemudian kami mengusulkan pembangunan beberapa Sabo Dam dan Check Dam yang kami targetkan selesai selambatnya di Oktober 2028," lanjut dia.

Sementara itu, Dody mengatakan sebanyak 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak bencana. Dia mengatakan saat ini, hampir 70% SPAM telah berhasil difungsikan kembali.

"Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak, dan alhamdulillah sudah hampir 70% yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028," tuturnya.

(amw/rfs)


Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |