Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kondisi TPST Bantargebang usai longsor maut yang menewaskan tujuh orang. Hanif menyebut longsor tersebut seperti 'gunung es' dari berbagai masalah di TPST Bantargebang.
"Jadi kejadian ini (longsor) 'gunung es'-nya saja. Pasti ada pejabat-pejabat sebelumnya yang juga harus kami mintai keterangan kenapa kegiatan open dumping ini tidak dihentikan," kata Hanif di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanif menyoroti kondisi sampah di TPST Bantargebang yang membahayakan para pekerja. Hanif menyebut ada pelanggaran dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
"Dari sisi lingkungan, juga sudah kita identifikasikan bahwa timbulnya kandungan-kandungan logam berat pada sungai-sungai, sumur-sumur masyarakat di sekitar Bantargebang. Ini yang akan terus kita teliti. Ini segera harus kita secara gradual kita harus segera alihkan pengelolaan sampah tidak lagi bisa, tidak lagi di Bantargebang," kata Hanif.
Hanif mengatakan ada 80 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang. Hanif menyebut kondisi memprihatinkan Bantargebang itu berbahaya bagi warga sekitar.
"Berdasarkan catatan kami, maka terdapat lebih dari 80 juta ton sampah tertumpuk di TPST Bantar Gebang. Dengan tinggi berdasarkan data kami, maka tinggi daerah yang tidak aktif mencapai 50 meter, kemudian tinggi aktif dari tumpukan sampah mencapai 73 meter," ucapnya.
Hanif menyebut Jakarta masih berstatus kota kotor. Dia mengatakan pemerintah daerah perlu berbenah untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.
"DKJ sampai hari ini statusnya masih dalam status kota kotor. Kota kotor untuk keenam wilayah administrasinya, baik itu di Jakarta Pusat sampai di Jakarta Kepulauan, semuanya masuk dalam kategori kota kotor," tuturnya.
Hanif mendorong agar pemilahan sampah terus digencarkan. Dia mengajak semua pihak untuk sama-sama mengatasi persoalan sampah yang sudah berlarut.
"Sehebat apa pun teknologi yang digunakan, secanggih apa pun metodologi yang didebatkan maka sejatinya penanganan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan. Tanpa pemilahan maka biaya penanganannya cukup sangat tinggi," kata dia.
"Cukuplah sudah kekisruhan penanganan sampah di Jakarta. Mari kita benahi mulai sekarang semua unsur TNI-Polri yang ada di DKJ, semua unsur yang ada di pemerintah pusat, atau pemerintah DKJ mari bergandeng tangan Bersama-sama mengurai permasalahan sampah ini secepat cepatnya," pungkasnya.
Simak juga Video SAR soal Pencarian Korban Longsor Bantargebang: Kita Maksimalkan 7 Hari
(wnv/haf)
