Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat terutama jajaran pemerintah daerah menghidupkan gerakan 'peduli tetangga'. Gerakan ini bertujuan agar tidak ada lagi keluarga yang luput dari perhatian, apalagi sampai mengalami kesulitan ekstrem tanpa diketahui lingkungan sekitar.
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan awak media di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026), merespons tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), lantaran diduga orang tuanya tak mampu membelikan buku dan alat tulis.
"Kita turut berduka dan sungguh-sungguh prihatin. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada tetangga yang kesulitan, tapi kita tidak tahu. Ada keluarga-keluarga yang penderitaannya luput oleh kita," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka saya mengajak kita semua, baik pemerintah daerah dan masyarakat, ini saat yang baik di awal tahun kita memulai suatu gerakan peduli tetangga. Mari kita peduli kepada sekitar kita, jangan sampai luput dari perhatian kita jika ada keluarga-keluarga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan kita," imbuhnya.
Gus Ipul menegaskan peristiwa tersebut memperlihatkan betapa krusialnya data yang akurat. Selama ini, data perlindungan sosial masih tersebar di berbagai Kementerian dan lembaga sehingga intervensi pemerintah pun kerap tidak terintegrasi.
"Dulu data kita belum akurat, sehingga intervensi kita juga belum akurat, belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu Presiden Prabowo sedari awal menjabat itu memerintahkan konsolidasi data," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai dasar penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui kebijakan ini, pengelolaan data diperkuat dan dimutakhirkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara berkala.
Menurut Gus Ipul, pembenahan data bukan pekerjaan mudah karena dinamikanya sangat cepat. Setiap hari ada yang lahir, meninggal dunia, pindah domisili, menikah, hingga perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi layak atau tidaknya mereka mendapat bantuan.
"Ini baru pertama kalinya kita punya upaya data tunggal yang benar-benar kita konsolidasikan. Maka perlu kerja keras untuk data ini terus dimutakhirkan," ujarnya.
Gus Ipul juga mendorong partisipasi publik agar pemutakhiran data berjalan dua arah. Masyarakat dapat mengecek status desil dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang kini memuat fitur DTSEN.
"Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi," paparnya.
Selain jalur formal melalui RT/RW, desa/kelurahan, hingga dinas sosial, Kemensos juga membuka kanal pelaporan dan pengaduan seperti Command Center 171 serta layanan lain seperti Whatsapp yang sedang difinalisasi untuk menampung masukan masyarakat lebih luas.
Terkait tragedi di NTT, Gus Ipul menyampaikan tim Kemensos telah melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk memberikan pendampingan serta intervensi sosial.
"Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi," tegas Gus Ipul.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menegaskan terkait Sekolah Rakyat yang memang dirancang untuk menjangkau keluarga yang selama ini 'tak terlihat' dan berisiko putus sekolah.
"Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen," ujarnya.
Adapun penjangkauan dilakukan melalui kerja bersama pendamping PKH, dinas sosial, serta BPS. Setelah musyawarah dengan keluarga dan pemangku kepentingan di daerah, usulan ditetapkan secara berjenjang hingga ke Kemensos.
Gus Ipul menegaskan arahan Presiden jelas, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik suap-menyuap. "Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.
Menutup dialog, Gus Ipul menegaskan pembenahan data bukan sekadar urusan angka, melainkan menyangkut rasa keadilan dan perlindungan sosial.
"Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga," pungkasnya.
(akd/ega)
