Jakarta -
Pemerintah daerah (pemda) memiliki peran penting dalam memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Mulai dari lingkungan yang bersih dan nyaman, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pendidikan yang merata, hingga hunian yang layak.
Pemenuhan kebutuhan tersebut tentu memiliki tantangan yang berbeda di setiap daerah. Pengelolaan sampah dan lingkungan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Di bidang kesehatan dan pendidikan, akses serta kualitas layanan perlu terus diperkuat.
Sementara itu, penyediaan hunian layak juga masih menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebutuhan tersebut kemudian dapat dilihat melalui sejumlah program yang dijalankan pemda di wilayah masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setidaknya ada empat bidang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri
Pengelolaan lingkungan tidak hanya berbicara soal kebersihan. Sampah juga perlu ditangani sejak dari sumbernya hingga proses pengolahan, antara lain melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan pengolahan sampah menjadi energi.
Dilansir dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gerakan Indonesia ASRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah didorong agar tidak sekadar menjadi kegiatan sesaat. Gerakan tersebut diarahkan menjadi budaya melalui aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan juga membutuhkan sistem yang terintegrasi. Salah satunya melalui NIK Sehat yang mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan JKN BPJS Kesehatan.
Dikutip dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, penggunaan NIK sebagai identitas dalam layanan kesehatan membantu mempercepat proses verifikasi sekaligus mengurangi ketidaksesuaian data. Peserta JKN juga dapat menggunakan NIK atau KTP elektronik saat mengakses layanan.
Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang perlu tersedia secara adil dan merata. Pemda memiliki peran untuk memastikan akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat di berbagai kondisi, termasuk kelompok rentan.
Mengutip laman Kemendagri, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, pemda perlu memprioritaskan layanan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Implementasi Program 3 Juta Rumah
Hunian layak juga menjadi kebutuhan dasar yang membutuhkan keterlibatan pemda. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemda berperan mendukung pembangunan maupun perbaikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kemendagri juga mendorong kemudahan bagi MBR melalui kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan evaluasi Kemendagri, penerapan kebijakan tersebut masih berbeda di sejumlah daerah.
Keempat bidang tersebut menjadi ruang untuk mengapresiasi berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Program maupun langkah nyata yang dijalankan daerah menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dijawab di tingkat lokal.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi melanjutkan rangkaian apresiasi yang sebelumnya digelar di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah Regional Sumatera di Batam, Regional Jawa dan Bali di Pulau Dewata, serta Regional Kalimantan di Balikpapan, rangkaian tersebut kini berlanjut ke Regional Sulawesi.
Sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi akan mendapat sorotan atas program dan inovasi yang dijalankan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi pada Jumat, 10 September 2026, pukul 19.00 WITA. Kegiatan ini dapat disaksikan melalui live streaming di detikcom dan detikSulsel.
Tonton juga video "Prabowo Soroti Kementerian-Pemda Beli Barang Sama dengan Harga Beda"
(akn/ega)
