Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melakukan mediasi atas konflik yang sempat terjadi antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan Bupati Masinton Pasaribu. Mendagri sudah menitipkan pesan jangan sampai langkah yang diambil oleh sejumlah pihak berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat.
"Ya, kemarin saya juga melakukan kunjungan kerja ke Tapteng. Prinsip dasar saya sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik memengaruhi penanganan masalah bencana," ujar Tito usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Sanayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Tito mengatakan jangan sampai permasalahan politik mengorbankan rakyat. Ia pun menyinggung bencana yang terjadi di Tapanuli Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, sekarang kalau seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat. Di sana kan lagi ada bencana. Belum selesai, banjir lagi," kata Tito.
"Kemarin saya melihat DAM, ada Sabo DAM dibangun. Memang cara satu-satunya Sabo DAM itu. Untuk, makanya dipercepat oleh Menteri PU. Karena kenapa? Karena kemarin banjir lagi lebih kurang 3 bulan lalu kan. Sudah dibersihkan, kemudian kena lagi, Kecamatan Tukka itu, habis tertutup semua dengan lumpur," sambungnya.
Tito menyebut konflik yang terjadi mampu memengaruhi anggaran bagi daerah. Ia mengatakan hal itu membuat perdebatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
"Nah, masyarakat mengungsi lagi, sudah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya. Anggaran sudah diberikan oleh Bapak Presiden Rp 123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi Rp 14 miliar. Tapi jangan sampai ini kemudian, saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR," ungkapnya.
Tito mengatakan sudah melakukan mediasi antara Pemda dan DPRD. Ia berharap legislatif dan eksekutif bersatu hadapi permasalahan kebencanaan itu.
"Nah, janganlah. Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu," imbuhnya.
(dwr/knv)
