Jakarta, CNBC Indonesia - Nvidia, perusahaan milik Jensen Huang alias manusia dengan harta US$163,7 miliar (Rp2.747 triliun), terpaksa tunduk ke aturan yang ditetapkan pemerintahan Trump demi bisa berjualan ke China.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa Nvidia harus mematuhi persyaratan lisensi dalam penjualan chip kecerdasan buatan (AI) ke China, di tengah ketegangan teknologi antara dua negara tersebut.
Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan aturan lisensi untuk chip AI Nvidia telah disusun secara detail bersama Departemen Luar Negeri, dan perusahaan tersebut tidak memiliki pilihan selain mematuhinya.
"Persyaratan lisensinya sangat perinci. Ketentuan itu telah disusun bersama Departemen Luar Negeri, dan Nvidia harus mematuhinya," ujar Lutnick, dikutip dari Reuters, Rabu (11/2/2026).
Chip yang dimaksud adalah H200, chip AI tercanggih kedua milik Nvidia yang masih diizinkan untuk dijual ke pasar China dengan syarat tertentu.
Namun, laporan Reuters sebelumnya menyebut perusahaan milik belum menyetujui beberapa ketentuan yang diusulkan pemerintah AS. Salah satunya adalah aturan Know-Your-Customer (KYC), yang dirancang untuk memastikan chip tersebut tidak jatuh ke tangan militer China.
Izin penjualan chip AI ke China sendiri merupakan bagian dari kesepakatan dagang antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dicapai di Korea Selatan pada Oktober lalu. Dalam kesepakatan tersebut, AS setuju menunda selama satu tahun aturan yang melarang pengiriman teknologi Amerika ke ribuan perusahaan China.
Meski demikian, pemerintah AS menegaskan bahwa hubungan teknologi dan perdagangan dengan China tetap berada di bawah kendali langsung presiden.
Lutnick mengatakan keputusan strategis terkait hubungan kedua negara sepenuhnya ditentukan oleh Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri.
"Mereka membantu kami dan memberi arahan, dan kami mengikuti kepemimpinan mereka," ujarnya.
Ia juga menyinggung risiko geopolitik terkait pasokan mineral kritis dan tanah jarang, yang selama ini menjadi alat tekanan dalam hubungan dagang global.
"Kita semua memahami bagaimana mineral kritis, tanah jarang, dan magnet bisa dijadikan senjata. Jadi penyelesaian isu-isu tersebut benar-benar berada di tangan presiden," kata Lutnick.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
