Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 762,30 miliar. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni heran dengan pengajuan KPK yang dinilai masih rendah.
Mulanya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan KPK mendapatkan pagu indikatif tahun 2027 senilai Rp 1,23 triliun. Setyo mengatakan anggaran ini menurun sekitar Rp 349 miliiar dari tahun sebelumnya.
"Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22% dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah Rp 1,23 triliun," kata Setyo, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut angaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah program, di antaranya dukungan manajemen hingga kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis pada program pencegahan dan penindakan. Alokasi untuk program itu sebesar Rp 9,3 miliar.
"Jika dibandingkan berdasarkan jenis belanja, yaitu sebesar Rp 1,31 miliar ini dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang sebesar Rp 201,7 miliar," ungkapnya.
Setyo lantas mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 762 miliar. Ia mengungkit pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sentul beberapa waktu ini.
"Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program makan bergizi gratis tanggal 3 Juni di Sentul, beliau memberikan sebuah statement 'berapapun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar," ucapnya.
Sahroni yang menjadi pimpinan rapat pun mengaku bingung dengan usulan tersebut. Setyo menjawab jika pihaknya meminta disesuaikan dengan kebutuhan.
"Pak Ketua sebentar, sebelum lanjut. Jadi Bapak cuman ngajuin Rp 762 (miliar) nih ya?" kata Sahroni.
"Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat," jawab Setyo.
Sahroni menimpali kembali dengan mengungkit pernyatan Presiden yang disinggung oleh Setyo dalam rapat. Sahroni pun meminta KPK mengajukan tambahan anggaran Rp 5 triliun.
"Tapi saran saya Pak, saran, karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin Rp 5 T Pak! Tanggung Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman?" ujar Sahroni.
Setyo mengatakan usulan yang diajukan KPK sudah dipertimbangkan dengan matang. Ia menyebut usulan itu akan dimaksimalkan oleh pihaknya jika terealisasi.
"Artinya begini, kalau misalkan ini pengalaman 2026, kalau 2026 itu kan ada penurunan, ada penajaman. Kami kalau misalkan tidak ada penajaman itu juga sangat mendukung. Jadi harapannya dengan penambahan yang Rp 762 itu, ini sudah bisa mengakomodir," ungkap Setyo.
"Nanti yang lain-lain seperti adanya untuk dukungan pegawai negeri yang baru atau CPNS yang sudah diangkat, sudah disumpah, itu sudah ada mekanisme lain yang sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan," imbuhnya.
(dwr/amw)
