Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang izin menggratiskan sekolah negeri hingga ke perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, Hadrian mengingatkan agar kualitas dan mutu pendidikan tetap harus dijaga.
"Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadrian mengatakan pendidikan adalah hak setiap anak negeri. Dia menyebut anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
"Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas," ujar dia.
"Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang," imbuhnya.
Lalu Hadrian mengingatkan agar jangan sampai kebijakan menggratiskan biaya kuliah justru kemudian mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional perguruan tinggi.
"Karena itu, perlu ada perhitungan yang komprehensif mengenai berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa, serta bagaimana memastikan perguruan tinggi tetap memiliki ruang yang cukup untuk berkembang," tutur dia.
Lalu Hadrian kemudian menyinggung perihal kesiapan anggaran. Menurutnya, pemerintah harus melakukan simulasi secara menyeluruh untuk penganggaran untuk pendidikan gratis negeri gratis nantinya.
"Saat ini anggaran pendidikan memang besar dan untuk RAPBN 2027 alokasi pendidikan direncanakan sekitar Rp 819,44 triliun. Tetapi anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN," ucap dia.
"Bahkan dalam pembahasan anggaran 2027, saya melihat alokasi Kemdiktisaintek masih membutuhkan penguatan untuk berbagai program pendidikan tinggi, beasiswa, peningkatan mutu tridharma, dan lain-lain," lanjutnya.
Lalu Hadrian kembali menegaskan dukungannya untuk kebijakan pendidikan gratis hingga PTN. Dia juga mengingatkan bahwa pendidikan gratis nantinya harus sejalan dengan kualitas di PTN.
"Jadi prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun implementasinya harus terukur, dan berbasis kemampuan fiskal negara. Jangan hanya gratis dalam pengertian tidak membayar UKT, tetapi negara juga harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin," ucap dia.
Dia berharap persiapan mengenai kebijakan sekolah gratis ini bisa dibahas pemerintah dalam rapat terbatas bersama Presiden nantinya. Lalu Hadrian mengatakan DPR siap mengawal kebijakan ini.
"Kami tentu siap mengawal agar kebijakan ini benar-benar memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas pendidikan tinggi kita," pungkasnya.
Pernyataan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas (ratas) membahas biaya pendidikan negeri. Prabowo mengatakan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus digratiskan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-28 PAN, di JCC, Jakarta, Jumat (18/9). Prabowo menegaskan biaya pendidikan harus gratis.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ungkap Prabowo.
Prabowo kemudian menyinggung sumber anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut. Dia mengatakan dana yang dikorupsi harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," tuturnya.
Lihat juga Video: Pemprov DKI Jakarta Akan Gratiskan 100 Sekolah Swasta di 2026
(lir/dhn)
