Kenneth DPRD DKI Soroti Maraknya Pak Ogah: Bahayakan Pengendara & Picu Kemacetan

Jakarta -

Kemacetan Jakarta yang kian parah tak hanya dipicu oleh padatnya volume kendaraan, tetapi juga oleh maraknya keberadaan "Pak Ogah" di sejumlah persimpangan dan putaran balik jalan di Jakarta, salah satunya di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Fenomena ini menjadi sorotan serius Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, yang menilai praktik pengaturan lalu lintas ilegal tersebut bukan hanya memperparah kemacetan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara.

Menurutnya, fenomena Pak Ogah bukan lagi sekadar persoalan sosial biasa, tetapi sudah masuk dalam kategori gangguan ketertiban umum yang berdampak langsung pada keselamatan pengendara serta kelancaran arus lalu lintas.

"Kita menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan, memaksa mengatur arus kendaraan tanpa kewenangan dan tanpa standar keselamatan. Ini sangat berisiko, baik bagi pengendara roda dua maupun roda empat. Sedikit saja terjadi kesalahanan koordinasi, bisa berujung kecelakaan," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menjelaskan, bahwa tindakan Pak Ogah yang kerap menghentikan kendaraan secara tiba-tiba, memberi isyarat yang tidak sinkron dengan lampu lalu lintas, hingga memaksa pengendara memberi uang, justru memperparah kemacetan yang sudah menjadi persoalan kronis di Jakarta.

"Alih-alih membantu mengurai kemacetan, praktik ini sering kali justru memperlambat arus kendaraan. Di beberapa titik, keberadaan mereka menimbulkan bottleneck atau penyempitan arus karena pengendara menjadi ragu dan tidak nyaman saat melintas," tambah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Kent menegaskan, bahwa pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan resmi aparat seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, yang memiliki pelatihan serta tanggung jawab hukum. Ketika fungsi tersebut diambil alih oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun perlindungan hukum, maka potensi konflik dan kecelakaan menjadi sangat besar.

Lebih lanjut, Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas namun tetap humanis dalam menangani persoalan ini. Ia pun memberikan beberapa solusi, antara lain:

1. Penertiban Rutin dan Terukur
Satpol PP bersama Dinas Perhubungan perlu melakukan patroli rutin di titik-titik rawan yang sering dijadikan lokasi praktik Pak Ogah, terutama di putaran balik, persimpangan tanpa lampu, dan akses jalan protokol.

2. Optimalisasi Rekayasa Lalu Lintas
Banyaknya Pak Ogah muncul karena adanya celah sistem lalu lintas yang tidak tertata, seperti U-turn liar atau persimpangan tanpa pengaturan jelas. Pemprov perlu mengevaluasi desain jalan dan menambah rambu, barrier, atau petugas resmi di titik krusial.

3. Pendekatan Sosial dan Pembinaan
Penertiban tidak cukup hanya dengan razia. Pemerintah harus mendata dan mengarahkan mereka ke program pembinaan, pelatihan kerja, atau program padat karya agar memiliki alternatif penghasilan yang legal dan lebih aman.

4. Edukasi kepada Masyarakat
Pengendara juga perlu diedukasi untuk tidak memberikan uang kepada Pak Ogah karena praktik tersebut justru memperkuat keberadaan mereka di jalanan.

Kent menekankan, bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan harus menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, tegas, tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan," tegasnya.

Selain maraknya fenomena "Pak Ogah", Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu juga menyoroti keberadaan manusia gerobak saat bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar isu keindahan kota, melainkan persoalan sosial-ekonomi yang harus ditangani secara komprehensif dan berkeadilan.

"Setiap tahun, pasca mudik Lebaran, Jakarta selalu menghadapi tantangan klasik, bertambahnya pendatang baru yang datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, kita juga melihat maraknya Pak Ogah di persimpangan jalan serta manusia gerobak yang bertahan hidup di ruang-ruang publik. Ini adalah realitas sosial yang tidak bisa hanya disikapi dengan pendekatan penertiban semata," ujar Kent.

Ia menjelaskan, keberadaan manusia gerobak dan kelompok rentan lainnya mencerminkan masih adanya persoalan kemiskinan ekstrem dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak di ibu kota.

Sebagai wakil rakyat di Kebon Sirih, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat koordinasi lintas antar dinas, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, hingga Satpol PP, agar penanganan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

"Pengawasan administrasi kependudukan perlu diperketat. Bukan hanya untuk membatasi hak warga negara, melainkan memastikan setiap pendatang memiliki tujuan, tempat tinggal yang jelas, serta kesiapan bekerja. Koordinasi dengan RT/RW dan kelurahan harus dioptimalkan," beber Kent.

Selain itu, Kent meminta Pemprov DKI Jakarta dapat memperluas program padat karya di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai solusi jangka panjang. Dengan demikian, warga yang belum terserap sektor formal bisa tetap memiliki penghasilan yang layak tanpa harus turun ke jalan.

"Penertiban oleh Satpol PP dan aparat terkait harus dilakukan secara humanis dan persuasif, bukan represif. Pendekatan kemanusiaan menjadi kunci agar solusi yang diambil tidak memicu masalah sosial baru," tuturnya.

Kent menegaskan, bahwa Jakarta sebagai kota global harus mampu menunjukkan tata kelola yang tegas namun tetap berperikemanusiaan.

"Jakarta bukan hanya milik satu golongan, tetapi juga bukan kota tanpa aturan. Kita harus bisa menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terpinggirkan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya melakukan razia," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban kota dan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Jika kita ingin Jakarta maju dan tertib, maka penanganan persoalan sosial harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari daerah asal melalui sinergi antar pemerintah daerah, hingga pembinaan di Jakarta. Ini bukan pekerjaan satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama," tutupnya.

Simak juga Video 'Anggota DPRD DKI Cek Proyek Flyover Latumenten yang Bikin Macet':

AnggotaDPRDDKI Cek Proyek FlyoverLatumenten yang Bikin Macet

(ega/akn)