Kementrans Bakal Kembangkan Kawasan Transmigrasi Modern di Selatan Banten

6 hours ago 2

Jakarta -

Kementerian Transmigrasi bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang bakal mengembangkan kawasan transmigrasi modern di Selatan Banten. Langkah itu sebagai upaya untuk menciptakan pusat perekonomian baru dan mendukung hilirisasi komoditas unggulan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat bertemu dengan Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Jumat (23/5).

"Transmigrasi modern bukan lagi soal relokasi, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Kami akan menurunkan tim untuk menilai langsung kesiapan kawasan di Pandeglang," kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan sebagai bagian dari strategi integratif, Kementerian Transmigrasi juga akan menjalin koordinasi dengan Kementerian Investasi untuk menjaring mitra dari sektor swasta, termasuk investor. Selain itu Kementrans bakal gandeng off-taker yang siap memperkuat rantai pasok di kawasan transmigrasi.

"Program transmigrasi modern yang tengah dijalankan Kementerian Transmigrasi menggabungkan pemukiman, pertanian, dan industri dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Dengan dukungan redistribusi lahan dari Kementerian ATR/BPN, pendekatan ini diharapkan mampu memperluas basis ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan di daerah," tuturnya.

Dalam audiensi ini, hadir pula Tay Enoku, pelaku industri kelapa rakyat yang telah sukses membangun kawasan transmigrasi berbasis industri di Pulau Burung, Riau.

"Kelapa adalah komoditas rakyat. Kami menerapkan pendekatan bottom-up, dan kini produk kami-dari minyak kelapa hingga kelapa segar-sudah ekspor ke banyak negara," jelas Tay.

Sementara itu, Raden Dewi Setiani, menyampaikan kesiapan daerahnya untuk mendukung implementasi transmigrasi berbasis korporasi masyarakat.

"Kami memiliki sejumlah lahan yang belum tergarap, dan jika dikelola secara produktif bisa menjadi pengungkit ekonomi daerah. Dalam sambutan saya beberapa waktu lalu kepada DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, hal ini juga sudah kami sampaikan sebagai bagian dari strategi terpadu," tutup Dewi.

(akn/ega)