Jakarta -
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mempercepat pengembangan budidaya ikan darat tematik untuk memperkuat ketersediaan protein ikan nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan mencapai 40.000 lokasi hingga 2029.
Target tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Budidaya Ikan Darat Tematik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (15/9).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Ia menegaskan pengembangan budidaya ikan tidak boleh berhenti pada pembangunan kolam semata, melainkan harus membentuk ekosistem produksi yang berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan dibangun juga budidaya tematik 40.000 lokasi," ujar Zulhas, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Zulkifli menuturkan keberhasilan program itu harus didukung sejumlah aspek, mulai dari ketersediaan lahan, infrastruktur, benih, pakan, teknologi, pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen.
"Jangan hanya membangun kolam. Harus dipastikan dari hulu sampai hilir, termasuk benih, pakan, pembiayaan, teknologi, dan pasarnya," tegas Zulhas.
Pada tahap awal tahun 2026, pemerintah membidik target pembangunan di 2.073 lokasi lintas provinsi. Sebaran wilayahnya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banten, Jawa Barat, dan Lampung. KKP sebelumnya juga tercatat telah merampungkan 100 unit kolam budidaya bioflok tematik di empat provinsi Pulau Jawa.
Pengembangan budidaya ini diharapkan sukses memperluas basis produksi perikanan di tingkat nasional. Akses masyarakat terhadap sumber protein bergizi dipastikan akan semakin terbuka lebar. Inovasi ini diyakini mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru yang selaras dengan potensi masing-masing daerah.
Melalui target puluhan ribu lokasi tersebut, budidaya ikan tematik resmi ditempatkan sebagai bagian dari strategi utama. Pemerintah optimistis langkah ini sukses menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian protein secara nasional.
(akn/ega)
