Jakarta -
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah membela masyarakat paling bawah. Mereka adalah kelompok yang tersisih, tidak terbawa dalam proses pembangunan, dan belum beruntung yang disebut the invisible people.
Di hadapan pendamping, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, pekerja sosial, serta relawan sosial di Kabupaten Nganjuk, Gus Ipul menekankan pentingnya bekerja, bergerak, dan berdampak bagi mereka yang paling bawah.
"Asal tahu dan sadari betul pendamping-pendamping PKH salah satunya, disamping TKSK dan pilar sosial lain. Itu adalah tangan negara untuk membantu dan membela mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Ini policy Bapak Presiden, yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Total sebanyak 820 orang peserta hadir pada acara bertajuk Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi, di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Gus Ipul hadir di lokasi pada pukul 11.50 WIB. Mengawali acara, Gus Ipul menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim. Kegiatan ini juga disemarakan oleh penampilan paduan suara dari pilar-pilar sosial. Puasa Ramadan, tampak tidak menyurutkan semangat para penampil.
Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan peran penting pilar-pilar sosial dan operator data desa dalam proses pembaharuan data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada yang berhak.
"Ini tolong diingat-ingat. Halo, semua operator, bela yang paling bawah. Bukan membela yang di tengah tapi dibela yang paling bawah. Paling bawah ini harus dibela. Operator, input itu input yang paling bawah dulu," ujarnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan demikian, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan karena data bersifat dinamis dan berubah setiap saat.
"Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," imbuhnya.
Menurutnya, saat menggunakan data yang dinamis, diperlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk pilar-pilar sosial dalam proses pemutakhiran data.
"Makanya itu Bapak-Ibu sekalian, data yang dinamis seperti ini, kita tidak ada pilihan lain, kecuali bagaimana secara bersama-sama kolaborasi untuk melakukan pemutakhiran atau updating," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara Kemensos dan pemerintah daerah membantu melakukan pemutakhiran.
"Untuk itu saya sekarang ini datang ke sini untuk mengajak, gandeng tangan kolaborasi, untuk melakukan pemutakhiran data," ujarnya.
Terdapat dua jalur dalam pemutakhiran data. Pertama, jalur formal yang dimulai dari RT/RW melalui musyawarah desa, dilanjutkan ke Dinas Sosial serta BPS setempat, dan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota.
"Ini jalur pertama, ini yang sangat strategis, jalur formal," tuturnya.
Jalur kedua, yaitu jalur partisipasi masyarakat yang bisa diakses oleh siapapun. Terdapat beberapa saluran yang telah disiapkan Kemensos untuk jalur partisipasi, yakni melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center, atau WhatsApp Center.
"Siapapun boleh silahkan, yang ingin memperbaiki data kita, masuk ke saluran yang kita siapkan," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengapresiasi kehadiran Gus Ipul di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, sudah banyak program pemerintah pusat yang dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
"Kemensos Selalu Ada tagline-nya, ini sama seperti kalau Pak Presiden pidato, bahwa jiwaku adalah marhaen, berarti Pak Presiden itu jiwanya marhaen banget, peduli terhadap orang-orang kecil," kata Djumadi.
Sebagai informasi, turut hadir Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Pejabat Tinggi Madya Kemensos, Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta pejabat terkait lainnya.
(akd/akd)
