Jakarta -
Pemerintah terus mendorong transisi hijau sebagai bagian dari strategi nasional. Hal ini untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi, sesuai dengan visi Asta Cita.
Sejalan dengan komitmen global, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% pada 2030 dengan upaya mandiri, dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional.
Upaya transformasi menuju ekonomi hijau tersebut dilaksanakan melalui tiga pilar utama berupa pengembangan Green Energy, penguatan Green Economy, serta penciptaan Green Jobs, guna memastikan transisi hijau berjalan inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ambisi besar tersebut tentu membutuhkan landasan ekonomi makro yang kokoh agar transformasi ini dapat berjalan berkelanjutan," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Hal itu dikatakannya dalam acara Seminar Nasional: Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs Serta Green Economy di Kalimantan Timur Dan Indonesia di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/1).
Kinerja perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang solid dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Q3-2025 sebesar 5,04% (yoy), dan inflasi per Desember 2025 yang tetap terkendali di level 2,92% (yoy). Pertumbuhan ekonomi mendatang diproyeksikan akan tetap kuat, sebesar 5,2% pada 2025 dan 5,4% pada 2026.
Lebih lanjut, sentimen ekonomi domestik juga terjaga positif, tercermin dari IHSG yang sempat mencatat rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 yang berada di zona ekspansif (51,2), serta Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap optimistis di level 123,5.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 juga mencatatkan surplus sebesar USD 2,66 miliar dengan surplus kumulatif Januari-November 2025 mencapai USD 38,54 miliar dan berlangsung 67 bulan berturut-turut.
Realisasi investasi PMA dan PMDN sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun atau tumbuh 12,7% (yoy), sementara cadangan devisa berada di level tinggi sebesar USD 156,5 miliar pada akhir Desember 2025.
Pertumbuhan kredit yang terjaga sebesar 9,3% (yoy), terutama didorong kredit investasi juga memberikan fondasi yang kuat bagi stabilitas ekonomi dan ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk pengembangan sektor energi bersih.
Upaya percepatan transisi energi menjadi langkah nyata Indonesia menuju kedaulatan energi sekaligus penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bersih dan berkelanjutan. Dengan dukungan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 3.686 GW, dengan Kalimantan menyumbang sekitar 517 GW yang didominasi oleh energi surya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah mendorong pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40-B50, serta bahan bakar pesawat ramah lingkungan.
Selain itu, pemanfaatan hidrogen, energi nuklir, green ammonia, serta penerapan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS) juga terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya penurunan emisi sektor industri secara berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan green economy terus didorong sebagai pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan.
Pemerintah mendorong hilirisasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi, seperti pengolahan pasir silika menjadi panel surya serta pemanfaatan mineral strategis untuk produksi baterai kendaraan listrik, guna memperkuat struktur industri nasional yang ramah lingkungan.
Lebih lanjut, green economy tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja nyata dalam skala besar, khususnya bagi generasi muda.
Transisi menuju green economy diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan porsi tenaga kerja hijau mencapai sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2029. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari teknisi energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, hingga pengelolaan smart city.
"Untuk mendukung kesiapan SDM, pemerintah melaksanakan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. Pemerintah menyiapkan ekosistem dan arah kebijakan, karena itu mahasiswa-mahasiswi diharapkan membekali diri agar siap mengisi peran strategis dalam ekonomi masa depan," pungkas Airlangga.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan beserta jajaran, Chair of Governing Board Yayasan Mitra Hijau, serta Perwakilan Action Network South East Asia.
(anl/ega)
