Jakarta -
Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat, Dede Yusuf, menanggapi usulan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh yang konsisten mengusulkan ambang batas parlemen di angka 7%. Demokrat lantas menyinggung soal belasan juta suara hangus saat parliamentary threshold (PT) 4% yang diterapkan pada pemilu lalu.
"Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus kalau konsepnya hanya PT persen. Sebab kemarin 4% saja yang hangus sampai 17 juta suara. Pernah juga 2,5% (pemilu 2009) malah hangus 19 juta suara," kata Dede mengawali pendapatnya, Minggu (20/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede mengatakan Demokrat mengusulkan konsep 'Dapil Nasional' atau national pool dalam penerapan pemilu anggota DPR RI. Ia menekankan, sisa suara dari partai-partai yang lolos ambang batas bisa dikumpulkan untuk kemudian ditentukan sebagai kursi tambahan di DPR.
Dede kemudian menyinggung tentang penggabungan sisa suara (stembus accord) yang pernah digunakan dalam Pemilu 1999. Ia berharap pengkajian konsep tersebut dapat mengurangi sisa suara yang hangus.
"Itu sebabnya Demokrat sejak awal sudah mengusulkan konsep 'Dapil Nasional' (national pool). Dimana sisa suara rakyat dari partai-partai yang lolos threshold nanti akan dikonversi menjadi dapil nasional sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang. Dulu pernah dilakukan model stembus accord," ucapnya.
Kendati demikian, Dede Yusuf mengatakan usulan tersebut masih dikaji oleh partai. Ia pun menyinggung konsep seperti itu digunakan di Selandia Baru hingga Jerman.
"Lagi digodok dulu, ada sistem ini di Selandia Baru dan Jerman juga," ujarnya.
Sebelumnya, Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan partainya menginginkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen. Dia menilai angka itu bisa membuat partai yang lolos seleksi lebih sedikit sehingga dapat mempermudah tata kelola demokrasi.
"Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Saya harus katakan sejujurnya memang itu. Karena memang pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami, NasDem tentunya ya," jelas Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Dia mengatakan partainya selalu konsisten terhadap kenaikan ambang batas parlemen ini. Namun dia menekankan, partainya tetap menghargai pandangan yang berbeda dari partai lain.
Di sisi lain, Paloh mengatakan kondisi elektabilitas NasDem saat ini pun belum mencapai angka 7 persen dalam perhitungan ambang batas parlemen. Dia mengaku rela jika memang NasDem tidak lolos ke parlemen ketika ambang batas dinaikkan menjadi 7 persen.
"NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia nnggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi, ya itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai," ujarnya.
(dwr/gbr)
