Aisha Mayra, CNBC Indonesia
09 June 2026 18:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Selama lebih dari dua dekade, tarif Transjakarta nyaris tidak berubah. Tarif bertahan melintasi tiga presiden dan perjalanan rupiah dari Rp 8.600 hingga menembus Rp 18.000/US$1.
Saat busway pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004, tarifnya berada di kisaran Rp1.500-Rp2.500. Pada akhir 2005, tarif reguler ditetapkan menjadi Rp3.500.
Dua puluh tahun kemudian, angkanya masih sama.
Padahal banyak hal sudah berubah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang pada 2004 berada di sekitar Rp8.340 per dolar pada 15 Januari 2004 hingga mencapai Rp18.170 pada hari ini, Selasa ((/6/2026).
Setelah 22 tahun, kini wacana penyesuaian tarif kembali muncul.
Calon penumpang antre di Halte CSW, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Kartini Bohang) Foto: Calon penumpang antre di Halte CSW, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Kartini Bohang)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif Transjabodetabek tidak mungkin terus berada di level Rp3.500, terutama untuk rute jarak jauh seperti Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500 karena naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," kata Pramono.
Rp3.500 yang Berbeda
Secara nominal, tarif Transjakarta memang tidak banyak berubah. Namun nilai uangnya berbeda.
Pada Januari 2004, satu dolar AS setara sekitar Rp8.340. Pada 2026, nilainya mencapai Rp18.170. Rupiah terhadap dolar hampir melemah dua kali lipat.
Perbandingan ini memang bukan ukuran langsung biaya operasional transportasi. Namun cukup untuk menunjukkan satu hal sederhana: Rp3.500 hari ini tidak lagi setara dengan Rp3.500 dua dekade lalu.
Perbandingan lain adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2004 ditetapkan sebesar Rp671.550 per bulan sementara pada 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Artinya, UMP sudah naik 8,5 kali lipat.
Tarif yang Bertahan Murah
Menariknya, Transjakarta bukan satu-satunya moda yang mempertahankan tarif relatif rendah.
Bahkan beberapa layanan justru menunjukkan arah yang tidak lazim.
Di tengah berbagai harga yang terus naik, sebagian tarif transportasi publik Jakarta justru bergerak sangat lambat. Ada yang tetap. Ada pula yang turun.
KRL yang Bergerak Berlawanan
Contoh paling menarik datang dari KRL.
Pada pertengahan 2000-an, tarif KRL AC untuk sejumlah rute bisa mencapai Rp10.000. Untuk rute Tangerang-Manggarai, tarif tersebut pernah menjadi standar layanan berpendingin udara.
Hari ini banyak perjalanan KRL berada di kisaran Rp4.000-Rp8.000.
Padahal layanannya jauh berbeda dibanding dua dekade lalu. Jumlah rangkaian bertambah, frekuensi perjalanan meningkat, dan kapasitas angkut melonjak.
Perubahan itu dimungkinkan oleh subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) serta penerapan tarif berbasis jarak.
Saat Tarif Flat Mulai Dipertanyakan
Karena itu posisi Transjakarta menjadi menarik.
Setelah bertahun-tahun mempertahankan tarif Rp3.500, Pemprov DKI Jakarta mulai membuka ruang penyesuaian, terutama untuk layanan dengan jarak tempuh yang jauh lebih panjang.
Rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta menjadi contoh yang paling sering disebut.
Pemprov DKI tengah menyiapkan skema tarif yang mempertimbangkan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Untuk rute bandara, kisaran yang pernah disebut berada di rentang Rp10.000-Rp15.000.
Belum ada keputusan final. Namun satu hal mulai terlihat: tarif yang sama untuk semua perjalanan mungkin semakin sulit dipertahankan.
Harga Murah Punya Konsekuensi
Perdebatan ini sebenarnya bukan hanya soal Transjakarta.
Selama bertahun-tahun, transportasi publik Jakarta dibangun dengan filosofi yang sama: menjaga tarif tetap terjangkau agar semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi.
Karena itu KRL mendapat subsidi, Transjakarta mempertahankan tarif murah, LRT Jakarta menggunakan tarif flat, dan MRT belum sepenuhnya menerapkan skema full cost recovery.
Pendekatan tersebut membantu memperluas akses transportasi publik.
Namun jaringan terus bertambah panjang, armada bertambah besar, dan biaya operasional ikut meningkat.
Pada akhirnya selalu muncul pertanyaan yang sama: sampai batas mana tarif bisa ditahan?
Dua Dekade Kemudian
Jakarta hari ini bukan Jakarta tahun 2004. Jaringannya lebih luas. Penumpangnya lebih banyak. Layanannya juga jauh lebih kompleks.
Karena itu, perdebatan mengenai tarif transportasi publik pada akhirnya bukan sekadar soal apakah Rp3.500 terlalu murah atau terlalu mahal.
Melainkan bagaimana menjaga layanan tetap terjangkau ketika biaya untuk menjalankannya terus berubah.
(mae/mae)
Add
as a preferred
source on Google
