Serang -
Polda Banten menggelar diskusi soal fenomena premanisme dengan modus organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam acara juga digelar deklarasi anti-premanisme yang diikuti seluruh elemen masyarakat.
"Aksi premanisme di Indonesia kini bukan sekadar ancaman sosial, tetapi telah menjelma menjadi batu sandungan besar bagi iklim bisnis dan investasi," kata Kapolda Banten Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, Kamis (22/5/2025).
Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) bertema "Komitmen Polda Banten beserta Forkopimda dan Seluruh Elemen Masyarakat dalam Memberantas Maraknya Aksi Premanisme Guna Mewujudkan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Daerah Hukum Polda Banten" yang digelar di Polda Banten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan fenomena premanisme yang berbalut seragam ormas di Banten sangat meresahkan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Menurutnya, fenomena ini dikhawatirkan mengganggu iklim investasi karena para investor kapok menanamkan modalnya di Banten.
"Jika iklim investasi tidak bisa dijaga, maka akan menimbulkan banyak masalah lain, mulai dari naiknya angka pengangguran, penurunan kesejahteraan masyarakat hingga meningkatnya angka kriminalitas di tengah masyarakat," ungkapnya.
Diskusi soal fenomena premanisme turut diikuti pihak Kejati Banten, PT Banten, hingga Korem 064/MY (dok Istimewa)
Dia mengatakan premanisme tak boleh dibiarkan karena meresahkan masyarakat. Dia mengatakan sudah ada 21 laporan masyarakat yang masuk selama operasi pemberantasan premanisme 1-10 Mei.
"Hingga saat ini, Polda Banten dan jajaran telah berhasil melakukan pengamanan dan penanganan aksi premanisme sebanyak 492 orang yang terdiri dari 63 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sementara 429 orang dalam pembinaan," bebernya.
Pelaku premanisme yang diamankan tersebut terdiri dari parkir liar, pak ogah di jalan raya, anak punk, ormas, dan debt collector. Dia mengatakan pemberantasan premanisme juga dilakukan dengan pendekatan humanis dan edukatif.
"Langkah nyata Polda Banten dalam mengatasi pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran, Bagi para pelaku premanisme yang telah di amankan namun tidak lanjut proses penyidikan (Pembinaan) akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Poliran Polda Banten," urainya.
Di lokasi yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan investasi memili manfaat bagi pembangunan daerah di antaranya penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, pengembangan infrastuktur, dan transfer Iptek. Dia mengatakan pemerintah daearh punya kewenangan memberikan pembinaan kepada ormas agar menjalankan kegiatan sesuai hukum dan prinsip-prinsip NKRI.
"Fungsi Kepala Daerah dalam Keormasan adalah untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas Ormas dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta kemitraan strategis dengan ormas untuk mewujudkan tujuan daerah," kata Andra.
Deklarasi menolak aksi premanisme di Banten diikuti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak ormas, hingga tokoh masyarakat Banten. (dok Istimewa)
Dia menjelaskan ormas di Banten berjumlah 401, yang terdiri dari 2 ormas tidak badan hukum, 12 ormas yang didirikan WNA, 387 ormas badan hukum. Besarnya jumlah ormas, lanjutnya, merupakan aset yang berharga bagi pembangunan.
"Agenda kegiatan ormas harus sinergis dengan agenda pemerintah sepanjang selaras dengan tujuan pembangunan nasional," ucapnya.
Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi bersama menolak aksi premanisme di Provinsi Banten. Deklarasi ini diikuti Polda Banten bersama dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku usaha/pengusaha serta masyarakat.
Seluruh pihak menegaskan tidak akan berkompromi terhadap aksi premanisme di Provinsi Banten serta mewujudkan wilayah Provinsi Banten "zero" dari segala bentuk aksi premanisme.
(jbr/fas)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
