Jakarta, CNBC Indonesia — Perbankan kompak berencana menerbitkan obligasi di saat tantangan likuiditas ketat masih menghantui industri. Bank-bank harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan masih mini, sebesar 4,75% secara tahunan atau year on year (yoy) per April 2025. Sementara itu, OJK mencatat rasio perbandingan penyaluran kredit bank dengan DPK (LDR) kian mengetat, sebesar 87,99% pada periode yang sama.
Di tengah kondisi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengumumkan rencana menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahun 2025 dengan pokok senilai Rp5 triliun. Masa penawaran umum dilakukan pada 24 Juni 2025 nanti. Namun belum jelas berapa jumlah obligasi dan imbal hasil yang ditawarkan.
Dalam prospektus yang dipublikasikan di media massa, BRI menyampaikan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek sosial terkait infrastruktur dasar, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mengurangi pengangguran, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.
Bank pelat merah lainnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga berencana menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan Bank BNI dengan pokok senilai Rp15 triliun. Jumlah tahap pertama yang diterbitkan sebesar Rp5 triliun. Masa penawaran dimulai tanggal 12 hingga 23 Juni 2025. Namun belum jelas berapa jumlah obligasi dan imbal hasil yang ditawarkan.
Dalam prospektus yang dipublikasikan di media massa, BNI menyatakan dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau yg sudah ada untuk kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Selanjutnya, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) atau OCBC Indonesia berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV OCBC dengan target dana Rp8 triliun. Bank swasta itu akan menerbitkan pokok senilai Rp1,5 triliun untuk tahap pertama. Masa penawaran dimulai 3 hingga 13 Juni. Belum jelas berapa jumlah obligasi dan imbal hasil yang ditawarkan.
Manajemen menyatakan dalam prospektus yang dipublikasikan di media massa, bahwa seluruh dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya akan digunakan untuk modal pemberian kredit.
Selain itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga berencana menerbitkan sukuk berkelanjutan seri II di semester I-2025. Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta mengatakan jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp3 triliun, namun itu bergantung pada permintaan pasar. Ia mengatakan dana yang diperoleh rencananya akan digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan yang mendukung Sustainable Development Goals (SDG).
Menurut pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin, saat ini 'pertempuran' perbankan dalam menghimpun DPK agak berat. Terlebih, dengan tren simpanan masyarakat menurun sedangkan perbankan berupaya menjaga margin bunga bersih atau net interest margin (NIM).
"Sebenarnya banyak upaya lain yang bisa dilakukan bank dengan menjual instrumen-instrumen lain dan ini kemudian sudah dimulai kan. Strateginya bisa ditempuh dengan cara menerbitkan obligasi dan lain sebagainya. Dan ini sekarang nyatanya sudah dikerjakan oleh bank-bank karena memang sudah makin berat upaya sementara kredit harus tumbuh," kata Amin saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (12/6/2025).
Ia mengatakan penerbitan obligasi merupakan alternatif yang harus dilakukan bank supaya bisa bertahan dalam kondisi likuiditas ketat ini, dan tetap tetap bisa meningkatkan pertumbuhan pembiayaannya.
Senada, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan penerbitan obligasi bisa disebabkan oleh berbagai hal di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
Di samping itu, ia menyebut penerbitan obligasi juga dikarenakan adanya rencana strategis perusahaan yang memerlukan pendanaan yang dapat diperoleh dari penerbitan obligasi atau saham baru.
"Bila melihat kondisi sekarang ini, maka pemenuhan likuiditas bisa jadi adalah salah satu alasan utamanya," ujar Trioksa saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (12/6/2025).
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Penurunan BI Rate Belum Cukup Untuk Bantu Likuiditas Perbankan
