Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah pusat untuk mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar). Kini, ia menerima dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dari Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Dokumen R3P itu diterima dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah terkait penanganan infrastruktur terdampak bencana yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kota Padang, Jumat (28/1/2026) malam. Dengan begitu pemerintah pusat akan melakukan dasar pengawalan penanganan pascabencana di Sumbar.
Sejumlah bupati dan wali kota se-Sumbar hadir, di antaranya Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Sijunjung Benny Dwifa, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Wali Kota Pariaman Yota Balad. Lalu, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Lima Puluh Kota Safni, Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim dan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juga hadir para kepala balai di lingkungan Kementerian PU di Sumbar dan direksi BUMN Karya, perwakilan Kementerian Perhubungan, hingga unsur perguruan tinggi.
Dalam forum tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri PU Dody Hanggodo, merupakan bukti nyata perhatian terhadap Sumatera Barat.
Mahyeldi memaparkan bahwa kunjungan Dody Hanggodo telah mencakup Padang Pariaman, Malalak (Kabupaten Agam), Tanah Datar, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, hingga Kota Padang. Dari kunjungan tersebut, pemerintah pusat meminta agar penanganan infrastruktur tidak dilakukan secara sementara, melainkan dibangun dengan desain yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana di masa depan.
Ia juga menekankan empat fokus utama pascabencana, yakni perbaikan jalan dan jembatan, penanganan kawasan Lembah Anai secara permanen, relokasi dan rehabilitasi rumah masyarakat di zona rawan, serta pemulihan sistem penyediaan air bersih, khususnya di Kota Padang. Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota proaktif menyiapkan data kerusakan yang akurat agar proses penganggaran tidak terhambat persoalan administrasi.
Lalu, Andre Rosiade dalam pernyataannya menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal percepatan anggaran dan memastikan BUMN Karya bergerak cepat di lapangan. Ia menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI telah berkoordinasi langsung dengan Hutama Karya, Nindya Adhi Karya dan BUMN lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan alat berat di titik-titik rawan seperti Silaiang dan Malalak.
Andre menekankan pentingnya kualitas pengerjaan. Menurutnya, jalur strategis seperti Lembah Anai tidak boleh lagi ditangani dengan pendekatan tambal sulam karena merupakan urat nadi ekonomi Sumbar. Ia juga meminta kepala daerah segera memfinalisasi data kerusakan, termasuk fasilitas pasar dan UMKM, agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur.
Laporan teknis disampaikan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Wendra. Ia menjelaskan bahwa penanganan darurat jalur Lembah Anai masih berlangsung dengan fokus mengembalikan fungsionalitas jalan secara terbatas, sembari menyiapkan desain permanen yang lebih kokoh. BPJN juga memastikan alat berat siaga di jalur alternatif Malalak dan Sitinjau Lauik untuk mengantisipasi longsor susulan.
Dari sektor permukiman dan air bersih, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BPBPK) Sumbar Kementerian PU, Maria Doeni Isa, memaparkan rencana rehabilitasi 182 kantor pemerintahan yang terdampak bencana, perbaikan sistem penyediaan air minum, serta pembangunan dan rehabilitasi ratusan SPAM dan Pamsimas. Ia mengungkapkan estimasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Solok.
Maria juga menjelaskan inovasi penyediaan air bersih Kota Padang melalui pemanfaatan kelebihan kapasitas air Universitas Andalas dengan penarikan pipa sepanjang 7,5 kilometer ke kawasan Pauh dan Kuranji. Program ini disertai kebijakan pembebasan biaya sambungan rumah bagi masyarakat, dengan catatan pemerintah daerah menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan.
Dari sektor sumber daya air, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Balai Wilayah Sungai Sumatra V Padang, Iwan Hernawan, melaporkan sedikitnya 43 sungai terdampak bencana. BWSS V Padang mengusulkan anggaran lebih dari Rp 4 triliun dalam R3P untuk pengendalian banjir, sedimen, pembangunan sabo dam di kawasan Gunung Marapi, rehabilitasi irigasi, serta penyediaan air baku di sejumlah daerah.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Jihat, menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan merehabilitasi fasilitas pendidikan, pasar, fasilitas olahraga, serta rumah ibadah, termasuk madrasah dan pondok pesantren baik negeri maupun swasta. Namun ia menegaskan dana pusat hanya dapat digunakan untuk pembangunan fisik, bukan pengadaan lahan relokasi.
Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade meminta pemerintah daerah turut hadir memberikan solusi, khususnya dalam penyediaan lahan bagi sekolah dan pesantren yang harus direlokasi dari zona merah, agar proses rehabilitasi tidak terhambat.
Dari kalangan akademisi, Wakil Rektor Universitas Andalas (Unand) Hefrizal Hendra, memaparkan potensi kelebihan kapasitas air Unand yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat Kota Padang melalui kerja sama dengan PDAM, setelah perbaikan sistem intake dan pengolahan air.
Rapat ditutup dengan pernyataan bersama Andre Rosiade dan Gubernur Mahyeldi. Andre menekankan pentingnya pertemuan teknis lanjutan antara kepala daerah, balai, dan BUMN Karya agar progres pembangunan bisa dipantau secara berkala. Sementara Mahyeldi meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti koordinasi teknis dengan balai-balai terkait.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pemulihan Sumatera Barat dengan pendekatan pembangunan permanen, terintegrasi, dan berorientasi pada ketahanan bencana jangka panjang.
(azh/idh)
